EB_SPT PPh Badan 2026
Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
[News] Banner Whatsapp Channel
KABUPATEN CILACAP

Pemda Hapus Denda Telat Bayar PBB, Berlaku hingga Desember 2026

[DDTCNews] Nora Galuh Candra Asmarani
Selasa, 17 November 2026 | 16.00 WIB
Pemda Hapus Denda Telat Bayar PBB, Berlaku hingga Desember 2026
<p>Ilustrasi.</p>

CILACAP, DDTCNews – Pemkab Cilacap, Jawa Tengah memberlakukan program penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun pajak 2026. Program ini berlangsung mulai 1 November 2026 – 31 Desember 2026.

Kepala Bapenda Kabupaten Cilacap Luhur Satrio Muchsin mengatakan insentif tersebut diberikan menyusul terlewatinya jatuh tempo pembayaran PBB-P2 pada 30 September 2026. Dengan kebijakan ini, masyarakat cukup melunasi pokok ketetapan pajaknya saja.

"Dengan adanya penghapusan denda, masyarakat cukup membayar pokok pajaknya tanpa harus membayar tambahan denda keterlambatan," katanya, dikutip pada Selasa (17/11/2026).

Sebelum berlakunya program pemutihan ini, lanjut Luhur, keterlambatan pelunasan PBB-P2 dikenakan sanksi administrasi sebesar 1% per bulan. Untuk itu, penghapusan denda diharapkan dapat meringankan masyarakat sekaligus mengakselerasi pelunasan tunggakan PBB-P2.

Dia menjelaskan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2 akan membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas pendapatan asli daerah (PAD). Dia menyebut dana dari pembayaran PBB-P2 akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.

Dia juga memerinci penggunaan PBB-P2 yang dikumpulkan antara lain untuk mendukung perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas umum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Cilacap.

Selain infrastruktur, pendapatan dari pajak daerah juga berkontribusi terhadap pembiayaan berbagai program pemerintah, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Alhasil, pembayaran pajak tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

"Fasilitas umum yang lebih baik, akses jalan yang memadai, serta pelayanan publik yang terus ditingkatkan merupakan beberapa bentuk manfaat pembangunan yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat," ujar Luhur.

Bapenda pun berharap masyarakat tidak menyia-nyiakan kebijakan penghapusan denda tersebut. Adapun masyarakat bisa melakukan pembayaran PBB-P2 sesuai dengan jumlah pokok tagihan yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

Bapenda juga mengimbau masyarakat untuk terlebih dahulu mengecek kesesuaian identitas, Nomor Objek Pajak (NOP), serta nominal pokok tagihan yang tercantum dalam SPPT sebelum melakukan transaksi pembayaran.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian data atau kendala pembayaran, masyarakat dapat menghubungi Bapenda untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pelunasan.

"Harapan kami, masyarakat yang masih memiliki tunggakan bisa memanfaatkan penghapusan denda tersebut untuk segera melunasi PBB-P2," tutur Luhur seperti dilansir banyumasekspres.id. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.