Kemenkeu Siapkan Syarat Baru, ASN Tak Patuh Pajak Sulit Naik Pangkat

JAKARTA, DDTCNews - Rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadikan konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dan surat keterangan fiskal (SKF) sebagai persyaratan kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI/Polri menarik perhatian publik sepekan terakhir. Kebijakan ini akan ditempuh untuk mendorong kepatuhan pajak para abdi negara.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Iwan Djuniardi mengatakan Kemenkeu akan menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian untuk menerapkan KSWP dalam berbagai proses kepegawaian, termasuk kenaikan pangkat dan pendidikan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan strategi nudging atau pendekatan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak melalui kebijakan tertentu.

"Kita nudging dengan penerapan KSWP untuk misalkan kenaikan pangkat, untuk pendidikan, dan sebagainya. Kita juga ingin masukkan materi pajak ke dalam corporate university-nya pemerintah dan TNI/Polri," ujar Iwan.

Sementara itu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan SKF juga akan menjadi persyaratan kenaikan golongan atau pangkat. Dengan demikian, ASN dan anggota TNI/Polri perlu memastikan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sebelum memperoleh promosi jabatan.

"Untuk promosi dan eselonisasi itu nanti harus punya SKF. Tidak bisa naik golongan dan pangkat kalau belum melaksanakan kewajiban pajak. Nanti akan di-launching oleh menteri terkait termasuk menteri keuangan," ujar Bimo.

Sebagai informasi, KSWP adalah proses yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak. Dengan proses ini, pemerintah memastikan wajib pajak sudah memenuhi kewajiban pajaknya.

Melalui KSWP, wajib pajak akan memperoleh keterangan status wajib pajak. Keterangan tersebut bisa memuat status valid atau tidak valid. Wajib pajak akan memperoleh status valid bila nama dan NPWP sudah sesuai dengan data dalam sistem informasi serta wajib pajak sudah menyampaikan SPT Tahunan untuk 2 tahun pajak terakhir.

Adapun SKF adalah informasi yang diberikan oleh Ditjen Pajak (DJP) mengenai kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.

SKF diberikan bila wajib pajak sudah menyampaikan SPT Tahunan dalam dua tahun pajak terakhir, tidak memiliki utang pajak atau memiliki utang tetapi telah memperoleh izin menunda atau mengangsur pajak, dan tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana pajak.

Selain kabar tentang wacana menjadikan KSWP dan SKF sebagai persyaratan kenaikan pangkat ASN dan anggota TNI/Polri, terdapat sejumlah isu perpajakan lain yang juga menarik perhatian pembaca dalam sepekan terakhir. Beberapa di antaranya yakni imbauan DJP agar wajib pajak yang menghapus bukti potong PPh membetulkan SPT Tahunan serta strategi pemerintah mengejar penerimaan Rp500 triliun hingga akhir tahun.

Berikut ulasan artikel perpajakan selengkapnya.

DJP Peringatkan WP yang Hapus Bupot untuk Betulkan SPT Tahunan

DJP mengirimkan email imbauan kepada 475.698 wajib pajak yang terindikasi melakukan penghapusan bukti pemotongan (bupot) PPh dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025.

Melalui email tersebut, wajib pajak didorong melakukan pembetulan SPT Tahunan 2025. Penghapusan bupot PPh berpotensi menyebabkan SPT Tahunan yang disampaikan wajib pajak orang pribadi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Temuan DJP sebetulnya menunjukkan ada 1,9 juta wajib pajak orang pribadi yang secara sengaja menghapus bukti potong dari draf SPT Tahunan 2025. Namun, email blast hanya dikirimkan kepada wajib pajak orang pribadi dengan bukti potong nonfinal berstatus valid dan sudah dilaporkan penerbit dengan jumlah bukti potong yang dihapus lebih dari Rp100.000.

DJP Kejar Tambahan Pajak Rp500 Triliun, Ini Sederet Strateginya

Bimo mengungkapkan DJP akan menerapkan beragam kebijakan dan menempuh langkah administratif untuk mencapai target penerimaan pada tahun ini. Dalam 2 bulan yang tersisa, DJP masih perlu mengumpulkan pajak sekitar Rp560 triliun.

"Ada kebijakan [PPh Pasal 22] marketplace, pengurangan sanksi administratif, global minimum tax, SPP-TDLN, itu merupakan kebijakan-kebijakan yang kami lakukan untuk bisa mengoptimalkan penerimaan sampai dengan akhir tahun di level kebijakan," katanya.

Penerimaan pajak hingga Oktober 2026 telah terkumpul senilai Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target Rp2.357,7 triliun. Sementara berdasarkan outlook, penerimaan pajak diproyeksikan hanya mencapai Rp2.310,8 triliun atau mengalami shortfall Rp46,9 triliun.

Turun 38,71%, DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 T hingga Oktober

DJP telah mencairkan restitusi pajak senilai Rp208,68 triliun sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Angka ini turun 38,71% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp340,52 triliun.

Bimo mengatakan pencairan restitusi pajak diprioritaskan bagi pelaku UMKM dan industri padat karya. Menurutnya, kelompok dunia usaha tersebut membutuhkan dukungan arus kas (cash flow) untuk menjaga kegiatan usahanya.

"Restitusi yang sudah dicairkan total sampai 31 Oktober Rp208,68 triliun. Memang benar sesuai arahan, kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," ujarnya.

Peserta PPS Bisa Ikut Penghapusan Sanksi

Wajib pajak yang kurang mengungkapkan hartanya dalam program pengungkapan sukarela (PPS) dimungkinkan mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.

Bimo mengatakan DJP membuka ruang untuk mengajukan penghapusan sanksi mengingat bisa jadi terdapat kekhilafan yang dilakukan wajib pajak ketika mengikuti PPS dan melakukan pengungkapan harta.

"Mungkin terjadi kekhilafan dari wajib pajak pada saat itu, karena kan wajib pajak biasanya tidak melakukan sendiri, biasanya ada intermediary, konsultan, kuasa, atau karyawan bidang pajak, sehingga mungkin pencatatannya kurang lengkap," ujar Bimo.

DJP–Singapura Akan Kolaborasi Tangani Transfer Pricing & Misinvoicing

Bimo mengungkapkan pihaknya bersama instansi terkait akan mempererat kerja sama dengan Singapura guna menangani isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), transfer pricing, serta underinvoicing.

Dia menjelaskan kerja sama dengan Singapura tersebut akan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan DJP bersama instansi terkait. Salah satu kerja sama yang hendak dijalin adalah pertukaran data untuk memperkuat kepatuhan korporasi.

"Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura. Tentunya juga diselaraskan dengan reformasi di sisi lain, reformasi tata kelola mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam termasuk sawit," ujar Bimo. (dik)