Menkeu Berganti, Apindo Minta Kepastian Kebijakan Pajak Dijaga

JAKARTA, DDTCNews - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap menteri keuangan yang baru tetap menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal, kepastian arah kebijakan, serta kepercayaan pelaku usaha maupun investor.

Ketua Apindo Shinta W Kamdani mengatakan dunia usaha membutuhkan kepastian dalam kebijakan pemerintah di tengah penggantian menteri keuangan yang baru. Beberapa kebijakan yang disorot oleh Apindo antara lain pajak, kepabeanan, dan insentif.

"Bagi dunia usaha yang menjadi ukuran bukan semata-mata pergantian figur, tetapi konsistensi dan kualitas kebijakan setelah transisi," ujarnya, Selasa (15/9/2026).

Secara umum, Shinta menilai pergantian menteri keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Suahasil Nazara merupakan bagian dari kewenangan dan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan efektivitas pemerintahan.

Dia pun memandang Suahasil bukan figur yang baru dalam pengelolaan kebijakan fiskal nasional. Suahasil memiliki pengalaman panjang di Kemenkeu sehingga diharapkan memberikan kontinuitas dan pemahaman institusional yang penting mengenai pengelolaan fiskal negara.

Shinta menilai situasi ekonomi saat ini masih penuh ketidakpastian. Karena itu, lanjutnya, dunia usaha berharap transisi kepemimpinan tidak justru menimbulkan perubahan arah kebijakan yang terlalu mendadak.

Dia menuturkan APBN perlu dikelola secara prudent dan berkelanjutan, tetapi pada saat yang sama harus efektif sebagai instrumen untuk menjaga daya beli, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat sektor riil.

"Bagi pelaku usaha, predictability juga menjadi sangat penting, terutama terkait kebijakan perpajakan, kepabeanan, insentif investasi, belanja pemerintah, serta berbagai kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap biaya dan keputusan bisnis," tegasnya.

Sejalan dengan itu, lanjut Shinta, Apindo berharap setiap perubahan kebijakan dilakukan terukur, serta dikomunikasikan dengan baik. Ruang dialog yang memadai juga diperlukan dunia usaha sehingga menambah kepastian dalam merencanakan investasi dan ekspansi.

Dia menambahkan tantangan yang dihadapi menteri keuangan cukup berat. Sebab, pemerintah perlu membiayai berbagai program prioritas, sekaligus menjaga ruang fiskal serta kredibilitas APBN. Selain itu, kepercayaan pasar dan investor juga penting untuk dijaga.

"Dunia usaha berharap kebijakan penerimaan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam jangka pendek, tetapi tetap mempertimbangkan daya saing dan kemampuan sektor produktif untuk tumbuh," ujar Shinta. (rig)