Cegah Kebocoran Fiskal, DPR Minta Kemenkeu Integrasi Data

JAKARTA, DDTCNews — Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro meminta Kementerian Keuangan untuk memperkuat integrasi data dengan kementerian dan lembaga (K/L) lainnya.

Fauzi mengatakan integrasi data diperlukan untuk mempersempit ruang yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak dalam menghindari kewajiban fiskal, baik itu kewajiban pajak, kepabeanan, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Kami meminta Kementerian Keuangan lewat ditjen-ditjen untuk memperkuat integrasi basis data peramalan makro, perpajakan, kepabeanan, dan PNBP guna menutup ruang penghindaran kewajiban fiskal," ujar Fauzi, dikutip pada Sabtu (12/9/2026).

Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh terkait dengan potensi penerimaan serta celah yang berpotensi menimbulkan kebocoran fiskal.

Tidak hanya itu, Fauzi mengatakan integrasi data perlu dibarengi dengan penguatan koordinasi lintas sektor agar setiap kebijakan penerimaan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung.

"Yang paling penting itu penguatan dan sinkronisasi lintas sektoral," kata Fauzi.

Langkah-langkah di atas menjadi kian krusial mengingat saat ini pemerintah membutuhkan lebih banyak penerimaan guna memastikan efektifnya pengelolaan fiskal.

Meski demikian, Fauzi mengimbau pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan secara terukur tanpa menimbulkan beban tambahan kepada masyarakat.

"Optimalisasi penerimaan pun dapat dilakukan secara lebih terukur tanpa semata-mata mengandalkan peningkatan beban kepada masyarakat," ujar Fauzi. (dik)