Target Pajak 2027 Naik, Banggar DPR Jamin Tak Bebani Perekonomian

JAKARTA, DDTCNews - Kenaikan target penerimaan pajak pada APBN 2027 diklaim tidak membebani perekonomian rakyat.

Meski target pajak pada APBN 2027 naik Rp2 triliun dari usulan awal menjadi Rp2.593,35 triliun, Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah sepakat untuk menumpukan kenaikan tersebut kepada pembenahan tata kelola hingga penegakan hukum.

"Tanggung jawab menaikkan target pendapatan negara khususnya perpajakan lebih ditumpukan pada pembenahan tata kelola, penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, serta pertumbuhan alamiah karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi," ujar Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat paripurna persetujuan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang, Selasa (29/9/2026).

Said mengatakan perluasan basis pajak juga harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak membebani perekonomian rakyat.

Dalam APBN 2027, target penerimaan pajak disepakati senilai Rp2.593,35 triliun atau naik Rp2 triliun bila dibandingkan dengan usulan awal yang diajukan pemerintah dalam nota keuangan RAPBN 2027 senilai Rp2.591,35 triliun.

Target kepabeanan dan cukai juga disepakati naik Rp2 triliun dari usulan pemerintah menjadi senilai Rp318,6 triliun, sedangkan target PNBP naik dari usulan awal Rp517,41 triliun menjadi Rp522,48 triliun.

Dengan seluruh jenis penerimaan dimaksud maka total target pendapatan negara pada 2027 ditetapkan senilai Rp3.435,1 triliun, naik dari usulan awal Rp3.426,03 triliun.

Sejalan dengan target pendapatan yang naik kurang lebih Rp9 triliun, target belanja negara juga naik dari Rp4.097,19 triliun menjadi Rp4.106,26 triliun.

Dengan kenaikan belanja yang setara dengan kenaikan pendapatan tersebut, defisit anggaran pada APBN 2027 masih sama dengan usulan awal senilai Rp671,16 triliun atau 2,4% dari PDB.

"Terdapat kenaikan pendapatan dan belanja negara, tetapi tidak mengubah target defisit 2027. Target defisit kami pertahankan 2,4% dari PDB untuk memastikan kemampuan maksimal RAPBN 2027 dalam menjalankan fungsi anggaran dan tetap memegang prinsip kehati-hatian," ujar Said. (dik)