Apakah Emas Batangan Kena PPN? Begini Ketentuannya

JAKARTA, DDTCNews – Apabila menelusuri ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, perlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan emas batangan terbagi menjadi dua.

Pertama, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara. Merujuk Pasal 4A ayat (2) huruf d UU PPN, emas batangan untuk kepentingan devisa negara termasuk salah satu jenis barang yang tidak dikenai PPN (non-objek).

"Jenis barang yang tidak dikenai PPN, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:...d. uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga," bunyi Pasal 4A ayat (2) huruf d UU PPN, dikutip pada Sabtu (22/8/2026).

Kedua, emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara. Kendati termasuk barang kena pajak (BKP), impor dan penyerahan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara diberikan fasilitas PPN tidak dipungut.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) 49/2022. Dengan demikian, pembelian emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara pun tidak dipungut PPN karena diberikan fasilitas.

PP 49/2022 menegaskan emas batangan yang dimaksud termasuk juga emas batangan yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara digital (elektronis). Selain itu, PP 49/2022 pun telah memerinci 3 kriteria emas batangan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, yaitu:

1. emas yang berbentuk batangan;
2. kadar emas paling rendah sebesar 99,99%;
3. kadar emas tersebut dibuktikan dengan sertifikat.

Terkait dengan penyerahan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara maka pengusaha kena pajak (PKP) penjual harus membuat faktur pajak dengan kode faktur 07. Hal ini selaras dengan penjelasan tata cara penggunaan kode faktur pajak pada lampiran PER-11/PJ/2025. Simak Emas Batangan Tak Dipungut PPN, DJP: Pakai Kode Faktur 07 (dik)