Anggota DPR Tekankan Disiplin Fiskal untuk Kendalikan Utang

JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menekankan pentingnya pengelolaan utang dan belanja negara secara terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas dan pertumbuhan ekonomi.

Harris mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan. Menurutnya, APBN juga perlu diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil," katanya, dikutip pada Rabu (23/9/2026).

Harris menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak semestinya hanya tecermin dalam angka statistik, tetapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, dia menilai pemerintah perlu memastikan kualitas belanja negara tetap terjaga di tengah besarnya kewajiban pembayaran bunga utang. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang dalam APBN mencapai sekitar Rp599,4 triliun.

Hingga akhir Agustus 2026, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembayaran bunga utang pemerintah mencapai Rp394,2 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri senilai Rp366,4 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp27,8 triliun.

Menurutnya, besarnya alokasi untuk pembayaran bunga utang perlu diimbangi dengan pengelolaan belanja yang berkualitas. Setiap anggaran yang dialokasikan harus memiliki output dan dampak yang terukur.

Harris pun mendorong agar efisiensi belanja dan disiplin fiskal terus diperkuat. Dengan demikian, APBN dapat lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi harus pertumbuhan yang sustainable, harus juga pertumbuhan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya. (dik)