Belanja Pemerintah Tumbuh 29 Persen, Suahasil Ingatkan Efisiensi

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan belanja pemerintah pusat telah terealisasi senilai Rp1.791,5 triliun sepanjang Januari-Agustus 2026.

Suahasil mengatakan penyerapan belanja pemerintah pusat mencapai 56,9% dari pagu APBN 2026 yang dialokasikan senilai Rp3.149,7 triliun. Realisasi tersebut tercatat tumbuh 29% secara tahunan.

"Belanja pemerintah sampai dengan 31 Agustus Rp1.791 triliun yang terdiri atas Rp912,4 triliun belanja K/L dan Rp879,1 triliun belanja non-KL," ujarnya, dikutip pada Minggu (20/9/2026).

Lebih lanjut, Suahasil melaporkan belanja K/L tumbuh sebesar 33% secara tahunan. Peningkatan belanja tersebut di antaranya dipengaruhi oleh program makan bergizi gratis (MBG), bansos, serta infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan.

Secara terperinci, belanja K/L digelontorkan untuk belanja pegawai senilai Rp259 triliun, belanja barang Rp389 triliun, belanja modal Rp159,8 triliun, serta bantuan sosial (bansos) senilai Rp104,5 triliun.

Sementara itu, belanja non-K/L tercatat tumbuh 25,1% karena dipengaruhi adanya pembayaran pensiun serta belanja subsidi dan kompensasi energi.

Suahasil pun berpesan agar seluruh kementerian dan lembaga tetap menjalankan prinsip efisiensi dalam melakukan belanja, terutama menjelang akhir tahun.

Efisiensi bukan sekadar menghemat anggaran belanja saja, tetapi memastikan bahwa uang belanja yang digelontorkan sudah tepat sasaran sehingga memberikan dampak yang konkret terhadap perekonomian.

"Memasuki Oktober, bulan-bulan akhir tahun, belanja kementerian/lembaga menuju akhir tahun harus tetap efisien. Selain itu, harus juga tetap memilih yang dapat memberikan dampak maksimal kepada masyarakat," tutur Suahasil.

Secara keseluruhan, belanja negara tercatat mencapai Rp2.295,7 triliun sepanjang Januari-Agustus 2026. Belanja negara telah terealisasi 59,7% dari APBN 2026 yang ditetapkan senilai Rp3.842,7 triliun.

Komponen belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.791,5 triliun, serta transfer ke daerah (TKD) senilai Rp504,3 triliun. (rig)