Dana Tranfer ke Daerah Sudah Cair Rp504,3 Triliun, Turun 11,75 Persen

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp504,3 triliun kepada pemerintah daerah (pemda) sepanjang Januari-Agustus 2026.

Dana TKD yang disalurkan tercatat mengalami kontraksi 11,75% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp571,5 triliun.

"TKD telah disalurkan Rp504,3 triliun. Alokasi awal TKD di APBN adalah Rp693 triliun, kita mendengarkan aspirasi daerah, ada bencana, dilakukan tambahan TKD Rp10,6 triliun," ujar Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dikutip pada Minggu (20/9/2026).

Selain tambahan TKD dalam rangka penanggulangan bencana di Sumatera, Suahasil menyebut ada pula suntikan dana tambahan nonbencana kepada pemda sekitar Rp18,9 triliun.

Dengan begitu, total tambahan TKD tahun ini mencapai Rp29,5 triliun. Namun demikian, Suahasil menyampaikan alokasi TKD 2026 naik menjadi Rp715,34 triliun.

"Alokasi TKD saat ini Rp715,34 triliun dan akan kita lihat terus, kita salurkan secara tepat waktu, sehingga pemerintah daerah bisa terus menjalankan kegiatannya," katanya.

Lebih lanjut, Suahasil menerangkan penyaluran TKD merupakan bagian dari strategi fiskal nasional. Menurutnya, pengelolaan APBN dan APBD adalah satu kesatuan yang bertujuan untuk membangun daerah dan memberikan layanan publik yang memadai.

Dia pun melaporkan penyaluran TKD senilai Rp504,3 triliun kepada setiap pemda ditujukan untuk mendukung pembayaran gaji 4,3 juta ASN daerah, pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) kepada 42,3 juta siswa, serta bantuan operasional PAUD kepada 5,8 juta siswa.

Alokasi TKD juga ditujukan untuk mendukung program kesetaraan bagi 992.000 siswa, serta pemberian tunjangan bagi 616.000 guru.

Kemudian, TKD juga dimaksudkan untuk mendukung pembangunan dan perluasan 15.553 sistem penyediaan air minum (SPAM) kepada masyarakat, memperkuat 50 RSUD, serta melaksanakan pembangunan dan penanganan jalan sepanjang 285,2 kilometer.

"Kami berharap dana yang disalurkan lewat TKD dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Lalu, dana yang langsung dari APBN seperti Inpres jalan, Inpres jembatan atau kegiatan lainnya, termasuk MBG, menjadi satu di perekonomian Indonesia demi masyarakat," tutur Suahasil. (rig)