Belanja Subsidi Semester I/2026 Tembus Rp233 Triliun, Naik 44 Persen

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp233 triliun untuk belanja subsidi dan kompensasi pada semester I/2026.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat dana APBN yang dibelanjakan untuk kebutuhan subsidi dan kompensasi nominalnya hampir sama. Hingga semester I/2026, belanja subsidi mencapai Rp116 triliun, sedangkan kompensasi senilai Rp116,9 triliun.

"Realisasi subsidi dan kompensasi semester I/2026 senilai Rp233 triliun atau 52,1% [dari pagu] APBN," tulis Kemenkeu dalam dokumen APBN Kita, dikutip pada Kamis (23/7/2026).

Kemenkeu menyampaikan realisasi belanja subsidi dan kompensasi pada semester I/2026 meningkat 44,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada semester I/2025, realisasi belanja subsidi dan kompensasi hanya mencapai Rp161,4 triliun.

Kemenkeu menjelaskan ada beberapa faktor yang memengaruhi realisasi belanja subsidi dan kompensasi, seperti fluktuasi Indonesia crude price (ICP), nilai tukar, serta peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik bersubsidi.

Selain itu, volatilitas harga minyak dunia karena dinamika geopolitik juga berpotensi meningkatkan belanja subsidi energi. Tidak hanya itu, realisasi belanja tersebut turut dipengaruhi belanja subsidi non energi, yakni meningkatnya pembayaran subsidi pupuk.

Selanjutnya, Kemenkeu mencatat realisasi penyaluran berbagai jenis barang bersubsidi sepanjang Januari-Juni 2026 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Contoh, realisasi penyaluran BBM bersubsidi mencapai 7,98 juta kiloliter atau tumbuh 7,8% dibandingkan dengan semester I/2025 hanya 7,41 juta kiloliter. Lalu, penyaluran LPG 3 kg terealisasi sebanyak 3,56 juta ton atau tumbuh 2% ketimbang tahun lalu sebanyak 3,49 juta ton.

Berikutnya, listrik bersubsidi juga telah disalurkan untuk 43,1 juta pelanggan atau naik 2,1% ketimbang tahun lalu sebanyak 42,2 juta pelanggan.

Sementara itu, pemerintah juga telah membelanjakan anggaran untuk menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 4,5 juta ton, atau meningkat 21,4% dibandingkan tahun lalu sebanyak 3,7 juta ton.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menggunakan belanja subsidi untuk menyalurkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) kepada 2,4 juta debitur. Jumlah debitur yang menerima fasilitas KUR meningkat 3,6% dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 2,3 juta debitur. (rig)