BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyiapkan mekanisme khusus untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Mekanisme khusus tersebut disiapkan agar program MBG bisa menjangkau masyarakat di daerah dengan karakteristik geografis dan kepadatan penduduk yang berbeda dibandingkan dengan perkotaan.
"Jadi memang untuk wilayah 3T itu ada skema tersendiri," kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, dikutip pada Minggu (28/6/2026).
Menurut Qodari, MBG di daerah 3T tidak dapat dilaksanakan melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) konvensional sebagaimana di wilayah perkotaan.
Saat ini, SPPG di wilayah perkotaan mampu menyalurkan MBG kepada kurang lebih 2.500 penerima manfaat. SPPG di daerah 3T tidak dapat melakukan hal tersebut karena jumlah penduduknya relatif sedikit.
Bila daerah 3T tetap dilayani oleh SPPG konvensional, penyaluran MBG akan tidak optimal dan memakan waktu yang lama.
"Daerah 3T, dengan penduduk yang sangat sedikit, memang mungkin tidak bisa dipaksakan untuk SPPG dalam konteks konvensional," ujar Qodari.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menyalurkan MBG di daerah 3T adalah melalui kantin yang ada di sekolah. Namun, pemerintah juga mempertimbangkan opsi lain mengingat tidak semua sekolah di daerah 3T memiliki kantin.
Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional (BGN) telah memutuskan untuk mengurangi penggunaan APBN dalam pembangunan SPPG di daerah 3T.
Sementara itu, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menuturkan pembangunan SPPG di 3T bisa dibiayai menggunakan CSR BUMN, hibah luar negeri, dan lain-lain.
"Atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi. Masa sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga. Jadi CSR mereka kan juga punya CSR," tutur Nanik. (rig)
