BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR meminta Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengevaluasi kebijakan dan dampak pengenaan cukai, bea masuk dan bea keluar yang selama ini diimplementasikan.
Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP, penerapan cukai perlu sesuai dengan tujuan awal, yakni sebagai instrumen untuk mengendalikan konsumsi dan peredaran barang tertentu yang berdampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, dia mendorong DJBC untuk segera mengevaluasi kebijakan cukai agar dapat mendesain kebijakan yang lebih memadai pada 2027.
"Dengan pengenaan cukai apakah konsumsinya menurun? Ini tercapai enggak? Jangan-jangan konsumsi terus bertambah. Jadi enggak sesuai dengan tujuannya. Begitu juga dengan bea masuk, bea keluar ini untuk mengendalikan barang tertentu masuk/keluar Indonesia. Pernah dievaluasi enggak?," ujarnya, dikutip pada Jumat (19/6/2026).
Menanggapi hal itu, Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menjelaskan cukai tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan konsumsi dan peredaran, tetapi juga sebagai salah satu sumber penerimaan negara.
Untuk itu, DJBC akan mencari formulasi yang tepat untuk memastikan cukai sebagai instrumen fiskal dapat berjalan optimal. Menurutnya, DJBC tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan masukan serta diskusi dalam menyusun kebijakan yang memadai.
"Terkait masalah cukai yang saling tarik-menarik antara pembatasan [konsumsi[ dengan meningkatkan penerimaan negara, nah kita sedang mencari formulasi, agar kita bisa melakukan pembatasan [konsumsi] ataupun juga bisa meningkatkan penerimaan negara," tutur Djaka.
Sebelumnya, Djaka memaparkan arah kebijakan kepabeanan dan cukai yang akan dilaksanakan pada 2027 kepada Komisi XI. Dia menyebut ada 4 tugas utama DJBC tahun depan, yaitu pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian.
Kemudian, melaksanakan optimalisasi penerimaan negara; serta penguatan layanan dan tata kelola manajemen organisasi, sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi (TI).
Namun demikian, Djaka mengungkapkan masih ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi DJBC dalam melaksanakan kebijakan tahun depan.
Tantangan dimaksud mulai dari ketidakpastian ekonomi global, volatilitas harga komoditas dan peningkatan utilisasi free trade agreement, maraknya fenomena downtrading rokok, underground economy, hingga peredaran barang kena cukai ilegal. (rig)
