BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyoroti tingginya asumsi imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun yang diusulkan oleh pemerintah pada tahun depan.
Merujuk pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang disampaikan pemerintah kepada DPR, yield SBN diusulkan sebesar 6,5% hingga 7,3%.
"Pada 2027, kita masih akan menanggung jatuh tempo bunga dan pokok utang. Pada saat yang sama, kita dituntut untuk menggali pembiayaan utang. Pemerintah memperkirakan yield SBN 6,5% hingga 7,3%," ujar Ketua Banggar DPR Said Abdullah, Selasa (9/6/2026).
Tingginya asumsi yield mengindikasikan bahwa investor meminta premi risiko yang lebih besar untuk menempatkan dananya di Indonesia. Akibatnya, bunga utang yang ditanggung pemerintah menjadi kian besar dan ruang fiskal yang dimiliki pemerintah untuk belanja negara menjadi kian sempit.
Mengingat utang yang harus ditanggung oleh pemerintah tergolong tinggi dan yield SBN diasumsikan naik dibandingkan dengan yield pada tahun ini, Said berpandangan pemerintah perlu meningkatkan produktivitas dari belanja.
"Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif, yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Sebab, tax buoyancy 3 tahun terakhir ini menurun," ujar Said.
Sebagai informasi, asumsi yield SBN 10 tahun pada APBN 2026 adalah sebesar 6,9%. Namun, pada saat ini yield SBN masih terjaga rendah pada level 6,67%
Makin tinggi yield SBN, makin tinggi pula beban bunga utang yang harus ditanggung oleh pemerintah atas utang yang ditarik melalui penerbitan SBN dimaksud. (rig)
