BERITA TERKINI
NAIROBI, DDTCNews - Parlemen Kenya telah mengesahkan revisi UU PPN yang mengatur pemangkasan tarif PPN atas bahan bakar minyak (BBM) menjadi hanya 8%.
PPN atas BBM sebelumnya telah dipangkas dari 16% menjadi 13%, dan kini kembali dipotong menjadi hanya 8%. UU PPN hanya memberikan kewenangan pemangkasan tarif PPN oleh pemerintah maksimal 25%, sehingga pemotongan tarif PPN atas BBM menjadi 8% memerlukan persetujuan parlemen.
"Kami telah turun tangan untuk memotong tarif PPN dari 16% menjadi 8% selama 3 bulan ke depan," kata Presiden William Ruto, dikutip pada Sabtu (18/4/2026).
Ruto mengatakan perang di Timur Tengah telah menyebabkan lonjakan harga minyak, yang pada akhirnya juga menimbulkan tekanan terhadap perekonomian Kenya. Melalui pemangkasan tarif PPN atas BBM, pemerintah berupaya meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah kenaikan harga energi.
Pemangkasan tarif PPN menjadi salah satu bentuk intervensi fiskal yang ditempuh pemerintah untuk mengurangi dampak kenaikan harga minyak.
Dia menjelaskan pemerintah juga telah menyuntikkan dana sebesar KES6,5 miliar atau sekitar Rp866,3 miliar untuk menstabilkan harga BBM. Dengan subsidi tersebut, pemerintah berharap harga BBM tidak perlu dinaikkan kembali.
Sebelumnya, otoritas energi dan perminyakan mengumumkan kenaikan tajam harga BBM untuk siklus April–Mei 2026, dengan harga bensin naik sebesar KES28,69 per liter dan solar sebesar KES40,30 per liter, sementara harga minyak tanah tidak berubah.
Kenya merupakan salah negara yang mengimpor semua produk minyak bumi olahannya sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global dan pergerakan nilai tukar.
Di berbagai kota besar, masyarakat mengungkapkan kekecewaan terhadap harga BBM karena bakal mendorong kenaikan biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok.
Merespons situasi tersebut, Ruto meminta masyarakat menahan diri karena kenaikan harga BBM telah terjadi di seluruh dunia. Dia berjanji akan memikirkan solusi yang efektif untuk melindungi masyarakat.
"Saya ingin meyakinkan masyarakat Kenya bahwa pemerintah akan memastikan harga tidak naik secara berlebihan, dan kita memiliki pasokan bahan bakar yang cukup," ujarnya dilansir the-star.co.ke. (dik)
