BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah perlu meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar tidak jomplang dengan tingkat inklusi keuangan yang sudah cukup tinggi di angka 92,74%. Adapun tingkat literasi keuangan masyarakat baru 66,64%.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan masih ada kesenjangan (gap) sebesar 26,1 poin persentase. Menurutnya, kesenjangan tersebut bisa diatasi dengan meningkatkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
"Inklusi keuangan merupakan salah satu indikator kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi makro," katanya, dikutip pada Minggu (12/10/2025).
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan yang mencapai 92,74% menandakan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Namun, tingkat literasi keuangan atau kemampuan orang-orang untuk memahami dan memiliki wawasan tentang keuangan masih lebih rendah. Sebab, literasi keuangan bisa membuat orang lebih ‘melek' keuangan, sehingga bisa mengelola uang dengan bertanggung jawab, dan dapat menghindari kesalahan yang bisa merugikan diri sendiri.
Airlangga menyampaikan pemerintah akan bersinergi dengan pemda, dan menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah. Selain itu, pemerintah juga akan memantau pelaksanaan tiap-tiap kebijakan di daerah.
Pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk menjalankan program atau kegiatan yang bertujuan meningkatkan inklusi dan literasi keuangan.
Airlangga menyebut terdapat sejumlah program yang dijalankan guna memperluas akses keuangan masyarakat, baik melalui pendekatan konvensional maupun syariah. Contoh, Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang mencapai 58,32 juta rekening atau 87,75% dari total pelajar di Indonesia.
"Pemerintah menargetkan 98% pelajar Indonesia dapat memiliki rekening pada tahun 2027," tuturnya.
Kemudian, ada Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP). Kini, total penyalurannya mencapai Rp46,71 triliun (K/PMR) dan Rp3,71 triliun (K/PSP) kepada 1,8 juta debitur.
Airlangga berharap program tersebut dapat diperluas untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan mendukung pengentasan kemiskinan.
Dia pun mendorong TPAKD di seluruh daerah untuk berperan aktif dalam agenda prioritas nasional di daerah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, perluasan energi bersih melalui PLTS Desa, dan kedaulatan pangan melalui Program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat (PINTAR).
"Saya mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Saya berharap TPAKD dapat berkontribusi nyata dalam memperjuangkan transformasi struktural secara menyeluruh untuk Indonesia Emas 2045," ujarnya. (rig)
