BERITA TERKINI
Ilustrasi. Petugas menyiapkan makanan untuk program makan bergizi gratis di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, Senin (30/6/2025). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/nym.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk turut mempercepat implementasi program makan bergizi gratis (MBG).
Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan penerapan program MBG bisa dilakukan oleh pemda dengan membentuk satuan tugas (satgas) yang berkoordinasi secara intensif dengan contact person Badan Gizi Nasional (BGN).
"Rekan-rekan kepala daerah segera saya minta menunjuk semacam membuat satgas untuk MBG, dan tunjuk kepalanya," katanya, dikutip pada Minggu (20/7/2025).
Contoh pemda yang telah membentuk satgas MBG antara lain Kabupaten Bogor dan Garut. Menurut Tito, kepala daerah memiliki kebebasan untuk menunjuk siapapun sebagai ketua satgas MBG.
"Silakan apakah mau sekda, ataukah pejabat tertentu, kepala bappeda, atau kepala dinas pendidikan, dipersilakan saja, asal diberikan kewenangan," tutur Tito.
Tito menuturkan salah satu elemen penting dari percepatan program MBG ialah kolaborasi teknis yang efektif antara BGN dan pemda. BGN telah menyiapkan contact person pada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang bisa dihubungi pemda untuk keperluan koordinasi.
Selain membentuk satgas, Tito juga meminta pemda untuk segera menentukan lokasi pembangunan dapur MBG di wilayahnya masing-masing. Penentuan lokasi dapur MBG harus mempertimbangkan keterjangkauan dan sebaran siswa.
Sebagai contoh, Kabupaten Raja Ampat yang mengusulkan 7 titik distribusi MBG karena siswa di kabupaten tersebut tersebar di berbagai pulau.
Tito pun menekankan pelaksanaan program MBG tidak bisa diseragamkan karena perbedaan kondisi geografis dari setiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan masukan langsung dari pemda selaku pihak paling memahami kondisi di lapangan.
"Yang paling paham adalah rekan-rekan kepala daerah tentang daerahnya masing-masing," jelasnya.
Sebagai informasi, realisasi anggaran program MBG pada semester I/2025 tercatat baru senilai Rp5 triliun. Realisasi tersebut masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan anggaran MBG yang mencapai Rp171 triliun. (rig)
