BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah menyiapkan ketentuan baru yang menerapkan rasio net interest terhadap earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA). Topik ini menjadi salah satu pembahasan hangat dan diulas di media nasional pada hari ini, Selasa (17/6/2025).
Rasio net interest terhadap EBITDA akan digunakan untuk membatasi nilai biaya pinjaman yang dapat dibebankan oleh wajib pajak dalam penghitungan PPh terutangnya. Adapun regulasi tersebut termuat dalam transfer pricing country profile yang diunggah oleh OECD.
"Sesuai dengan UU 7/2021, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengubah pendekatannya dari thin capitalization rule menjadi earning stripping limitation sejalan dengan BEPS Action 4," sebut pemerintah Indonesia.
Saat ini, nilai biaya bunga yang bisa dibebankan oleh wajib pajak dibatasi hanya menggunakan thin capitalization rule yang ditetapkan oleh Indonesia sejak tahun pajak 2016 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 169/2015.
Dalam PMK tersebut, besaran rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER) yang digunakan untuk membatasi total biaya utang yang dapat dibebankan oleh wajib pajak adalah sebesar 4:1.
Pasal 42 Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022 sesungguhnya sudah memberikan ruang bagi menteri keuangan untuk menggunakan rasio biaya pinjaman terhadap EBITDA.
"Ketentuan mengenai penentuan dan tata cara penerapan penggunaan metode untuk pembatasan jumlah biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri [Keuangan]," bunyi Pasal 42 ayat (2) PP 55/2022.
Namun demikian, PMK khusus mengenai penggunaan rasio biaya pinjaman terhadap EBITDA untuk membatasi biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk penghitungan PPh tak kunjung ditetapkan hingga saat ini.
Meski rasio biaya pinjaman terhadap EBITDA masih belum dipakai untuk membatasi biaya pinjaman yang dapat dibebankan, DJP berwenang mereklasifikasikan utang sebagai ekuitas. Reklasifikasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan DER pihak independen atau data lainnya.
Selain informasi terkini soal ketentuan EBITDA sebagai pengurang PPh, ada beberapa informasi lain yang juga diulas media nasional pada hari ini.
Di antaranya, diskursus mengenai kenaikan gaji hakim, pembentukan satgas khusus penerimaan negara oleh Polri, dampak konflik Iran dan Israel terhadap kondisi fiskal Indonesia, hingga adanya lampiran penghitungan rasio biaya pinjaman/EBITDA.
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 turut memuat lampiran khusus yang perlu digunakan oleh wajib pajak badan untuk menghitung biaya pinjaman yang dapat dibebankan dalam penghitungan PPh.
Melalui lampiran tersebut, wajib pajak badan menghitung biaya pinjaman yang dapat dibebankan menggunakan debt to equity ratio (DER) ataupun rasio biaya pinjaman terhadap EBITDA.
Penghitungan rasio biaya pinjaman terhadap EBITDA dilakukan pada Lampiran 11B Bagian I, sedangkan penghitungan DER dilakukan pada Lampiran 11B Bagian II. Bila terdapat biaya pinjaman yang tidak dapat dibebankan, biaya pinjaman tersebut dicantumkan dalam Lampiran 11B Bagian III. (DDTCNews)
Polri membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang berfungsi mendampingi kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor.
Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dipimpin oleh Herry Muryanto selaku kepala dan Novel Baswedan sebagai wakil kepala. Selama 6 bulan ini, satgassus telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Terbaru adalah [dengan] Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di mana satgassus turun langsung melihat situasi lapangan di pelabuhan di Jawa Timur pada 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa Bali pada 11-13 Juni 2025," ujar anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Yudi Purnomo. (DDTCNews, Kontan)
Ketua DPR Puan Maharani memandang menambah gaji hakim penting sebagai bentuk penghargaan negara terhadap fungsi peradilan. Namun, kenaikan gaji hakim perlu diikuti dengan reformasi sistem kehakiman.
Menurutnya, kenaikan gaji hakim hingga sebesar 280% perlu dibarengi dengan peningkatan kinerja hakim dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kenaikan gaji diharapkan meminimalisasi penyimpangan di lembaga peradilan.
"Peningkatan gaji harus diiringi dengan perbaikan integritas hakim. Integritas bukan komoditas yang bisa dibeli negara. Ia dibentuk dari sistem etik yang tegas, audit yang ketat, dan keberanian menindak pelanggaran tanpa kompromi," katanya. (DDTCNews)
Ketegangan di Timur Tengah menyusul konflik Iran dan Israel bisa berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Harga minyak mentah saat ini terus meroket hingga menyentuh US$75 per barel.
Angka tersebut masih di bawah asumsi makro APBN 2025, yakni US$82 per barel. Namun, tren peningkatan harga minyak dunia perlu diwaspadai karena bisa merembet terhadap alokasi subsidi BBM di Indonesia.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan dampak perang Iran-Israel terhadap perekonomian RI belum signifikan. Pemerintah, ujarnya, terus melakukan pemantauan dan mitigasi terhadap beragam risiko yang bisa timbul. (Harian Kompas)
Posisi utang luar negeri Indonesia terus menumpuk dalam beberapa bulan terakhir, didorong kenaikan utang luar negeri pemerintah dan Bank Indonesia (BI).
Berdasarkan data BI, posisi utang luar negeri pada April 2025 senilai US$431,5 miliar, naik 8,2% dari outstanding tahun lalu. BI menyatakan kenaikan ULN publik dipengaruhi pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang global. Hal ini menaikkan nominal utang dalam mata uang asing.
Selain itu, perkembangan utang luar negeri pemerintah juga dipengaruhi penarikan pinjaman dan peningkatan investasi asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik. (Bisnis Indonesia) (sap)
