DHAKA, DDTCNews - Pemerintah Bangladesh memberikan fasilitas pembebasan PPh atas omzet hingga BDT7 juta atau sekitar Rp1,02 miliar bagi pengusaha wanita. Fasilitas serupa juga berlaku untuk pengusaha penyandang disabilitas.
Nominal omzet bebas pajak bagi pengusaha wanita dan penyandang disabilitas ini lebih besar dari UMKM lainnya, yakni hingga BDT50 atau Rp734,58 juta. Menteri Keuangan Amir Khosru Mahmud Chowdhury mengatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong investasi, memperluas aktivitas ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.
"Pemerintah telah memperkenalkan berbagai pembebasan pajak untuk memperluas aktivitas ekonomi," katanya, dikutip pada Selasa (17/11/2026).
Amir menjelaskan fasilitas omzet bebas pajak ini diberikan kepada semua wajib pajak yang memenuhi kriteria. Menurutnya, otoritas juga akan mempermudah wajib pajak memperoleh fasilitas pajak tersebut.
Tidak hanya kelompok UMKM, wanita, dan penyandang disabilitas, pemerintah juga memberikan fasilitas pembebasan penuh pajak berbasis omzet selama 9 tahun bagi perusahaan rintisan (startup), usaha inovatif, dan usaha berbasis teknologi.
Setelahnya, seluruh kegiatan freelancing dan pembuatan konten, termasuk pekerjaan lepas di bidang teknologi informasi (IT), juga memperoleh fasilitas pembebasan pajak secara penuh.
Guna memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah turut memberikan fleksibilitas penyampaian SPT Tahunan. Wajib pajak orang pribadi dan badan kini dapat menyampaikan SPT kapan saja sepanjang tahun.
Wajib pajak yang menyampaikan SPT lebih awal akan memperoleh insentif. Sebaliknya, wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang sangat panjang akan dikenai tambahan pajak.
Pemerintah juga memperluas cakupan biaya usaha yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Biaya tersebut mencakup tunjangan karyawan, hiburan, pemberian sampel produk secara gratis, serta kegiatan promosi.
Amir menambahkan pemerintah turut mengakui penyerahan barang kepada industri berorientasi ekspor melalui letter of credit (LC) lokal, selain skema back-to-back LC, sebagai ekspor yang dipersamakan (deemed exports).
Di sisi lain, pemerintah menyederhanakan mekanisme penyelesaian sengketa pajak, mulai dari proses keberatan dan banding hingga persidangan di pengadilan tinggi serta alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution/ADR).
Melalui ketentuan yang diperbarui, wajib pajak cukup menyetorkan 1% dari jumlah pajak yang disengketakan untuk mengajukan banding pada tingkat pertama. Setoran yang diperlukan untuk proses di pengadilan khusus pajak dan pengadilan tinggi masing-masing sebesar 3% dan 10%.
Ketentuan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan aturan sebelumnya yang mensyaratkan setoran masing-masing sebesar 10%, 15%, dan 25%.
Tak berhenti di situ, pemerintah memberikan fasilitas penyusutan dipercepat (accelerated depreciation) bagi industri manufaktur serta usaha pariwisata dan olahraga yang berlokasi di luar wilayah korporasi kota Dhaka dan Chattogram. Melalui fasilitas tersebut, wajib pajak dapat membebankan penyusutan atas bangunan dan mesin sebesar 60% pada tahun pertama serta 40% pada tahun kedua.
Selain berbagai fasilitas tersebut, pemerintah menurunkan tarif pajak di muka (advance tax) dan pemotongan pajak (withholding tax) pada sejumlah sektor usaha.
Tarif withholding tax atas penyerahan emas dan perhiasan emas dipangkas dari 5% menjadi 0,5%. Kemudian, tarif atas jasa jaringan seluler turun dari 12% menjadi 10%, sedangkan tarif atas bahan kemasan berkurang dari 5% menjadi 3%.
Pemerintah juga menurunkan advance tax atas impor bahan baku industri dari 5% menjadi 4%. Sementara itu, withholding tax atas insentif tunai ekspor dipangkas dari 10% menjadi 5%.
Dilansir bssnews.net, untuk meningkatkan transparansi administrasi perpajakan, pemerintah kini telah menerapkan sistem pemilihan wajib pajak untuk pemeriksaan pajak (audit) yang sepenuhnya otomatis dan berbasis risiko. Sistem ini menggantikan mekanisme pemilihan manual yang sebelumnya berlaku. (dik)
