Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
RESENSI BUKU

Pajak sebagai Seni Melindungi Warisan Peradaban

Gallantino Farman
Kamis, 19 November 2026 | 13.20 WIB
Pajak sebagai Seni Melindungi Warisan Peradaban

SAAT kita melihat sebuah bangunan kuno yang anggun, candi yang megah, atau lukisan mahakarya di museum, bayangan kita kerap melayang ke masa keemasan sejarah, romantika estetika, dan kebanggan spiritual suatu bangsa.

Merawat warisan budaya tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketika peninggalan-peninggalan tersebut mulai dimakan usia, sontak terpikir dari mana uang untuk merestorasinya?

Di tengah himpitan defisit anggaran negara, lonjakan belanja jaminan sosial, serta tantangan krisis lingkungan, sektor kebudayaan kerap menjadi pos pertama yang dipangkas oleh para politisi pencari suara di pemilu.

Melalui buku yang disunting oleh empat pakar hukum pajak internasional: Lorenzo del Federico, Sigrid Hemels, José-Andrés Rozas, dan Silvia Giorgi, Taxation and Cultural Heritage membedah sebuah kenyataan yang menjadi paradoks ini.

Del Federico dkk menolak anggapan bahwa perbincangan pajak atas cagar budaya hanyalah urusan angka. Buku yang terbit pada 2021 ini terdiri atas 26 bab yang membahas tinjauan hukum pajak Uni Eropa, panduan OECD dan UNESCO, serta studi komparasi di lebih dari 20 negara.

Buku ini diawali dengan mengajak pembaca memahami dua fondasi ekonomi di balik alasan negara wajib melestarikan budaya melalui instrumen fiskal: eksternalitas positif Pigouvian dan Baumol’s cost desease.

Menikmati Berkah Tanpa Membayar

Bayangkan seorang pemilik bangunan kuno di pusat kota tua yang merogoh kantong pribadinya miliaran rupiah untuk memoles fasad antik bangunannya. Bangunan itu mempercantik lanskap kota dan menarik ribuan wisatawan yang penasaran.

Warung kopi, restoran, hotel, dan toko cinderamata di sekitarnya kebanjiran pelanggan dan meraup untung besar (eksternalitas positif). Namun, tidak ada satu pun dari mereka yang membayar kepada pemilik bangunan antik tersebut.

Inilah yang disebut dengan kegagalan pasar, pemilik bangunan menanggung seluruh beban biaya konservasi yang mahal sementara yang lain tidak.

Tanpa bantuan insentif pajak dari pemerintah, pemilik cenderung akan memilih jalan pintas. Membiarkan bangunan runtuh secara alami atau merobohkannya untuk diubah menjadi ruko modern yang lebih menguntungkan.

Penyakit Biola Baumol

Dalam industri manufaktur modern, kemajuan teknologi dan otomasi sanggup melipatgandakan produktivitas, terutama dari efisiensi waktu.

Mengutip Baumol dan Bowen (1966), biola yang dimainkan hari ini untuk memainkan simfoni Mozart dua ratus tahun silam, membutuhkan waktu yang sama persis untuk menggeseknya.

Pun merestorasi lukisan klasik, menyusun kembali batuan candi yang lapuk, atau merawat manuskrip kuno membutuhkan keterampilan tangan manusia yang luar biasa.

Akibatnya, biaya tenaga kerja konservasi terus melonjak tinggi tanpa mengikuti standar upah, sementara kecepatan kerja konstan.

Lagi-lagi, tanpa insentif pajak atau suntikan dana publik, merawat warisan budaya akan menjadi beban finansial yang berat bagi siapa pun pemiliknya.

Untuk mendalami seni dalam merawat warisan budaya, Del Federico dkk mengajak pembaca menelusuri pengalaman berbagai negara dalam menggunakan pajak sebagai alatnya.

Dari Tebusan hingga Lotere Warisan

Salah satu instrumen legendaris yang dibedah oleh Hemels adalah mekanisme pelunasan utang pajak menggunakan karya seni atau benda cagar budaya.

Ketika seorang kolektor seni kaya raya meninggal dunia, para ahli warisnya kerap dihadapkan pada inheritance tax atau pajak warisan. Jika pewaris tidak sanggup membayar, mereka terpaksa melelangnya dan risikonya karya seni bersejarah tersebut akan hilang dari pandangan publik.

Untuk mencegahnya, beberapa negara membuka pintu bagi skema pelunasan pajak tersebut. Di Inggris, dikenal acceptance in lieu. Pemerintah memberikan insentif sebesar 25% dari pajak yang seharusnya dibayar. Skema ini berhasil menyelamatkan naskah asli buku On the Origin of Species karya Charles Darwin.

Di Prancis, skema dation en paiement menjadi fondasi utama lahirnya Museum Picasso yang mendunia di Paris. Para ahli waris Pablo Picasso melunasi pajak warisan dengan menyumbangkan ratusan lukisan dan patung mahakarya sang maestro kepada negara.

Selain itu, Prancis juga meluncurkan loto du patrimoine. Sebuah undian lotere khusus untuk mendanai restorasi monumen bersejarah yang terancam punah.

Belanda memiliki pendekatan yang sangat murah hati. Negara menghargai karya seni sebesar 120% dari nilainya saat digunakan untuk melunasi pajak warisan. Namun, Hemels mengungkapkan ada kelemahan fatal di balik skema ini: tidak ada klausul kewajiban memamerkan karya tersebut kepada publik.

Pada 2004, ahli waris kerajaan Belanda menikmati potongan pajak warisan hingga EUR8,8 juta tetapi lukisan termahal seharga EUR2,5 juta dari warisan tersebut justru digantung dalam ruang kerja pribadi Raja Willem-Alexander di Istana Dam Square.

Skandal ini menjadi peringatan keras bagi para pembuat kebijakan, bahwa setiap sen insentif pajak yang diberikan harus dibayar kembali dengan hak akses dan transparansi bagi rakyat.

Selanjutnya di Italia, pemerintah melibatkan publik dalam bentuk donasi dari pihak swasta. Kredit pajak sebesar 65% diberikan bagi individu atau korporasi yang mendonasikan uangnya untuk memelihara cagar budaya.

Insentif inilah yang melahirkan gelombang kemitraan pemerintah-swasta. Tidak heran, Tod’s dan Fendi yang menjaga citra keanggunan label Made in Italy terkenal mendunia.

Tod’s mendanai restorasi Colosseum sebesar EUR25 juta, sementara Fendi mengucurkan hampir EUR3 juta untuk merestorasi Air Mancur Trevi.

Para kontributor buku ini tidak naif dalam memandang insentif pajak. Mereka membedah di mana ada fasilitas pajak, di situ ada celah bagi penyalahgunaan, elitisme, bahkan penghindaran pajak.

Ketika Budaya Jadi Alibi

Dalam salah satu bab, Fransesco Montanari menguak fenomena free ports yang berada di Jenewa, Luksemburg, dan Singapura. Awalnya kawasan bebas ini dirancang sebagai tempat transit perdagangan industri, namun kini menjadi brankas raksasa penyimpanan ribuan mahakarya seni.

Berada di kawasan yang berfasilitas keamanan tinggi dan bebas PPN serta bea masuk ini, sebuah lukisan mahal bisa pindah kepemilikan tanpa bergeser secara fisik.

Artinya, barang yang seharusnya dinikmati masyarakat luas justru menjadi aset spekulatif yang jauh dari jangkauan otoritas pajak serta rentan tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, Loris Tosi dan Ernesto-Marco Bagarotto mengangkat potret getir kota-kota seni seperti Venesia yang terancam oleh pariwisata massal. Jutaan turis yang datang tiap tahun merusak ketahanan fisik jalan kuno dan kanal bersejarah, sementara biaya kebersihan dan pemeliharaan kota membengkak.

Tosi dan Bagarotto menguji fungsi pajak sebagai instrumennya. Pajak di kota seni tidak lagi hanya bertugas mengumpulkan penerimaan daerah, tetapi menjadi disinsentif untuk mengendalikan lingkungan perkotaan.

Dalam bab lain, Ricardo Garcia Antón mengkritik negara-negara yang menganut paternalisme. Antón mengadvokasi pergeseran paradigma dari negara sebagai satu-satunya penentu nilai cagar budaya, menuju pendekatan yang berpusat pada masyarakat.

Melalui koperasi cagar budaya (cultural heritage cooperatives), masyarakat lokal di tingkat desa atau kota bertindak aktif mengelola, merawat, dan menghidupkan kembali warisan peradaban di sekitarnya dengan dukungan fasilitas pajak yang demokratis.

Refleksi bagi Nusantara

Indonesia memiliki kekayaan cagar budaya melimpah, dari Candi Borobudur dan Prambanan, lanskap situs megalitikum, keraton bersejarah, hingga ribuan rumah adat tradisional serta deretan bangunan tua peninggalan kolonial.

Sayangnya, pendekatan yang digunakan sebagian besar masih mengandalkan subsidi konvensional dari APBN dan APBD, atau bahkan menyerahkan sepenuhnya pada komersialisasi swasta.

Contoh, pemilik bangunan kuno warisan leluhur di berbagai kota tua yang harus membayar PBB yang mencekik akibat nilai NJOP yang naik, sementara mereka dilarang mengubah bentuk atau menjualnya karena terbentur aturan.

Melalui buku ini, ada beberapa gagasan yang dapat ditawarkan bagi roadmap fiskal kebudayaan di Indonesia. Misal, diskon PBB bagi pemilik bangunan cagar budaya, skema super deduction untuk donasi restorasi bagi korporasi, atau skema payment in kind seperti di Inggris dan Prancis.

Pada akhirnya, buku ini membuktikan bahwa hukum pajak dan ilmu budaya dapat berjalan beriringan. Di tangan pembuat kebijakan, pajak bisa menjadi kuas yang lentur dan ampuh untuk melestarikan peninggalan peradaban.

Tertarik untuk membaca buku ini? Silakan kunjungi DDTC Library.

Hingga saat ini, DDTC Library memiliki total 5.096 koleksi literatur yang mendukung kajian perpajakan sebagai multidisplin ilmu dan telah meraih rekor MURI sebagai Perpustakaan Pajak dengan Koleksi Terbanyak di Indonesia.

Sebelum mengunjungi DDTC Library, publik bisa terlebih dahulu melakukan konfirmasi lewat hotline: +62-21-2938-2700 atau email: [email protected]. Kunjungi pula Instagram DDTC Library untuk mendapatkan berbagai informasi terbaru terkait dengan literatur perpajakan. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.