JAKARTA, DDTCNews - UU Perampasan Aset yang baru saja disahkan DPR tidak memuat klausul mengenai illicit enrichment atau kenaikan kekayaan secara tidak sah.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pemberlakuan perampasan aset atas illicit enrichment tidak perlu diatur dalam UU Perampasan Aset karena undang-undang tersebut adalah ketentuan formil, bukan materiil.
"Dalam teknis perundang-undangan, UU Perampasan Aset ini undang-undang yang sifatnya formil, tentang hukum acara, bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman," ujar Habiburokhman, Kamis (19/11/2026).
Tidak hanya itu, Habiburokhman mengatakan penerapan perampasan aset terhadap kenaikan kekayaan secara tidak sah juga berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).
Oleh karena potensi bertentangan dengan HAM dimaksud, Habiburokhman mengatakan konsep illicit enrichment tidak dikenal di negara-negara lain.
"Kami melakukan perbandingan dan mempelajari praktik di negara lain. Di Amerika Serikat (AS) tidak dikenal illicit enrichment karena dianggap bertentangan dengan HAM. Di Inggris tidak diterapkan, di Jerman bahkan dibatalkan oleh mahkamah," ujar Habiburokhman.
Sebagai informasi, DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang diselenggarakan hari ini.
Dengan undang-undang ini, perampasan aset bisa dilakukan berdasarkan atau tanpa putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan enam tindak pidana lainnya, yakni:
Dengan pembatasan di atas, UU Perampasan Aset tidak lagi mencakup tindak pidana pajak sebagaimana termuat dalam draf awal sebelum pengesahan. (dik)
