Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Ketentuan DPP Nilai Lain atas Jasa Outsourcing

[DDTCNews] Redaksi
Kamis, 19 November 2026 | 19.00 WIB
Kring Pajak Jelaskan Ketentuan DPP Nilai Lain atas Jasa Outsourcing
<p>Ilustrasi.</p>

JAKARTA, DDTCNews – Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak memberikan penjelasan mengenai ketentuan pengisian faktur pajak atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja atau outsourcing yang tidak memenuhi kriteria pembebasan PPN.

Kring Pajak menjelaskan pengusaha kena pajak (PKP) dapat menggunakan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain atas jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria pembebasan PPN sepanjang tagihannya dirinci dalam faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Tagihannya dirinci dalam faktur pajak dengan memisahkan antara tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang diterima oleh pengusaha jasa dan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja," jelas Kring Pajak melalui media sosial, Kamis (19/11/2026).

Penjelasan Kring Pajak tersebut disampaikan untuk merespons pertanyaan wajib pajak yang mengaku menerima tagihan jasa outsourcing berupa biaya gaji dan management fee dari perusahaan penyedia tenaga kerja.

Wajib pajak tersebut menjelaskan PPN yang ditagihkan oleh perusahaan penyedia jasa hanya dihitung atas management fee. Dia pun ingin mengetahui apakah faktur pajak tetap harus mencantumkan biaya gaji atau cukup nilai management fee.

Merespons pertanyaan tersebut, Kring Pajak merujuk pada Pasal 2 huruf o PMK 75/2010 s.t.d.t.d PMK 11/2025. Pasal tersebut mengatur penggunaan DPP nilai lain untuk penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria pembebasan PPN.

Selain itu, tagihan harus diperinci dalam faktur pajak dengan memisahkan nilai yang diterima pengusaha jasa dan imbalan yang diterima tenaga kerja.

Perlu diperhatikan, DPP nilai lain ditetapkan sebesar 11/12 dari seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa kepada pengguna jasa, tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja.

Imbalan tenaga kerja yang dimaksud antara lain berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran sejenisnya. Alhasil, untuk menggunakan ketentuan DPP nilai lain tersebut, perusahaan penyedia jasa perlu memisahkan perincian biaya gaji dan imbalan jasa dalam faktur pajak. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.