JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan realisasi penerimaan PPh Pasal 22 yang dipungut penyedia marketplace baru dapat diumumkan pada akhir November 2026.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan realisasi penerimaan akan diumumkan setelah proses pembayaran dan pelaporan pajak rampung. Dengan demikian, DJP akan memperoleh angka penerimaan yang lebih akurat.
"Realisasi dari implementasi program ini akan mulai dilaporkan di bulan November. Jadi, 15 November batas waktu pembayarannya, kemudian 20 November pelaporannya. Jadi, mohon ditunggu," ucapnya, dikutip pada Minggu (15/11/2026).
Bimo menjelaskan pemungutan PPh Pasal 22 oleh penyedia marketplace atas penghasilan pedagang (seller) telah diterapkan sejak 1 Oktober 2026. Ketentuan teknis kebijakan tersebut diatur dalam PMK 37/2025.
DJP sudah menunjuk 4 marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 dengan tarif 0,5% atas peredaran bruto pedagang dalam negeri. Keempat penyelenggara marketplace yang telah ditunjuk adalah Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada.
"PMK 37/2025 merupakan dasar pemungutan PPh Pasal 22 atas PMSE (perdagangan melalui sistem elektronik) mulai berlaku 1 Oktober 2026. DJP juga sudah menunjuk 4 marketplace untuk melakukan pemungutan, ada Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada," kata Bimo.
Menurut Bimo, berbagai kebijakan pajak yang diterapkan tahun ini, termasuk pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace, akan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara.
Sementara itu, DJP masih perlu mengumpulkan tambahan penerimaan pajak sekitar Rp514 triliun untuk memenuhi target penerimaan pajak pada 2026.
Adapun penerimaan pajak sepanjang Januari–Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau tumbuh 23,2%. Realisasi tersebut setara dengan 77,75% dari proyeksi (outlook) penerimaan pajak sebesar Rp2.310,8 triliun. (rig)
