JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Pemerintah (PP) 41/2026 turut memuat beragam ketentuan PPN dan PPnBM yang dirancang untuk mendukung restrukturisasi BUMN dan anak usahanya.
Dalam Pasal 31 ayat (1) PP 41/2026 ditegaskan bahwa pengalihan BKP oleh entitas restrukturisasi dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham tidak dikategorikan sebagai penyerahan BKP sepanjang pihak yang melakukan dan menerima pengalihan adalah PKP. Klausul ini sesungguhnya merupakan penegasan ketentuan Pasal 1A ayat (2) UU PPN.
"Atas pengalihan BKP oleh entitas restrukturisasi dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam UU PPN, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP, tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP," bunyi Pasal 31 ayat (1) PP 41/2026, dikutip pada Kamis (19/11/2026).
Selain penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), PP 41/2026 juga memuat beragam fasilitas PPN tidak dipungut guna mendukung restrukturisasi BUMN dan anak usahanya.
Pertama, Pasal 31 ayat (2) PP 41/2026 mengatur bahwa fasilitas PPN tidak dipungut diberikan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang mulanya tidak untuk diperjualbelikan antarentitas restrukturisasi yang dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham.
Fasilitas PPN tidak dipungut pada poin pertama berlaku dalam hal entitas restrukturisasi yang menerima penyerahan BKP bukan merupakan PKP.
Kedua, fasilitas PPN tidak dipungut juga diberikan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang mulanya tidak untuk diperjualbelikan antarentitas restrukturisasi dalam rangka transaksi korporasi berupa pembayaran dividen nontunai, pembelian kembali saham nontunai, pengurangan modal ditempatkan dan disetor nontunai, tukar-menukar harta, dan/atau transaksi pengalihan dan perolehan harta dengan kas. Fasilitas ini termuat dalam Pasal 31 ayat (3) PP 41/2026.
Fasilitas PPN tidak dipungut diberikan secara langsung kepada entitas restrukturisasi tanpa perlu menggunakan surat keterangan tidak dipungut (SKTD).
Dengan berlakunya PP 41/2026, penyerahan BKP berupa aktiva yang mulanya tidak untuk diperjualbelikan antarentitas restrukturisasi mulai masa pajak September 2026 mendapatkan perlakuan PPN sesuai dengan ketentuan dalam PP 41/2026.
Sebagaimana ketentuan PPh dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN yang telah diberitakan sebelumnya, ketentuan PPN dalam Pasal 31 PP 41/2026 berlaku hingga 31 Desember 2029. (dik)
