KARAWANG, DDTCNews - Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengusulkan agar PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan pegawai turut dibagikan kepada pemerintah daerah (pemda) tempat pegawai tersebut bekerja.
Aep mengatakan daerah yang menjadi lokasi aktivitas perusahaan dan ribuan pegawai bekerja seharusnya turut merasakan manfaat penerimaan PPh Pasal 21 dimaksud.
"Saya berharap dengan RUU baru minimal orang yang bekerja di Karawang juga membayar pajaknya di Karawang. Jangan semuanya di Jakarta. Masa PPh Pasal 21 orang yang bekerja dan tinggal di Karawang, tetapi pajaknya justru masuk ke Jakarta," ujar Aep, dikutip pada Rabu (18/11/2026).
Menurut Aep, pemda menginginkan kebijakan baru yang lebih berpihak kepada daerah tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi. "Harapan kami, orang yang kerjanya di sini, ya bayar pajaknya di sini," ujar Aep.
Aep mengatakan lokasi kegiatan usaha perlu turut menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam menghitung PPh Pasal 21 dan mengucurkan dana bagi hasil (DBH) yang terkait dengan jenis pajak tersebut.
Pengalokasian PPh Pasal 21 kepada daerah tempat pegawai bekerja melalui DBH diperlukan agar investasi di daerah bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. "Jangan sampai investor di sini banyak, tetapi tidak ada dampaknya bagi masyarakat sekitar," kata Aep dilansir tvberita.co.id.
Menurut Aep, potensi PPh Pasal 21 dari pegawai di Kabupaten Karawang mencapai Rp4 triliun per tahun atau 2 kali lipat dari pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karawang yang hanya berkisar Rp2 triliun per tahun.
Sebagai informasi, PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang turut dijadikan basis dalam pengucuran DBH PPh kepada daerah. Sesuai dengan Pasal 112 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), DBH pajak dibagikan kepada daerah sebesar 20% dari PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Secara terperinci, provinsi memperoleh bagian DBH sebesar 7,5%, sedangkan kabupaten/kota penghasil memperoleh bagian sebesar 8,9%. Adapun kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan memperoleh bagian sebesar 3,6%. (dik)
