BANDAR LAMPUNG, DDTCNews – KPP Pratama Bandar Lampung Satu memberikan penjelasan terkait dengan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan PMK 71/2026 dan KEP-239/PJ/2026.
Penyuluh Pajak KPP Pratama Bandar Lampung Satu Ardian Mahardi Putera mengatakan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (PSA) tersebut diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
"Ini bukan tax amnesty. PMK 71/2026 merupakan penyempurnaan prosedur administrasi dan pemberian fasilitas PSA yang hanya dapat dimanfaatkan jika wajib pajak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku," katanya dikutip dari situs DJP, Kamis (19/11/2026).
Ardian menjelaskan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat mencapai 100% atau 90%, bergantung pada kriteria yang dipenuhi wajib pajak.
Menurutnya, besaran pengurangan sanksi yang paling besar berlaku untuk periode sampai dengan 31 Desember 2026. Oleh karena itu, dia mengimbau wajib pajak segera memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga mendapatkan besaran pengurangan yang lebih besar.
"Kawan pajak sebaiknya segera memanfaatkan fasilitas ini karena besaran pengurangan sanksi yang paling besar berlaku untuk periode sampai dengan 31 Desember 2026, yaitu dapat mencapai 100% atau 90% sesuai dengan kriteria yang ditetapkan," tuturnya.
Sementara itu, Penyuluh Pajak KPP Pratama Bandar Lampung Dua Awaliyah menjelaskan KEP-239/PJ/2026 diterbitkan antara lain untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Melalui kebijakan tersebut, wajib pajak yang belum menyampaikan SPT diharapkan segera melaksanakan kewajibannya. Demikian pula, wajib pajak yang perlu melakukan pembetulan SPT didorong untuk segera melakukan pembetulan dan melunasi pokok pajak yang masih harus dibayar.
"Salah satu tujuan kebijakan ini terbit adalah untuk mendorong wajib pajak yang belum melaporkan SPT agar segera melaporkannya. Demikian pula bagi wajib pajak yang perlu melakukan pembetulan SPT, diharapkan untuk segera melakukan pembetulan dan melunasi pokok pajak yang masih harus dibayar," jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Bandar Lampung Dua Titie Atmi Utami menyebut PMK 71/2026 mengubah ketentuan penghitungan pembayaran pajak. Dalam aturan sebelumnya, pembayaran diperhitungkan secara proporsional terhadap pokok pajak dan sanksi administrasi.
Namun, berdasarkan PMK 71/2026, pembayaran diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok pajak. Atmi pun berharap perubahan ketentuan tersebut dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak sekaligus meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan.
"Ketentuan ini diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum, memberikan kemudahan bagi wajib pajak, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan," ujarnya.
Sebagai informasi, penjelasan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan KPP Pratama Bandar Lampung Satu bersama KPP Pratama Bandar Lampung Dua melalui siaran Radio RRI Bandar Lampung pada 22 Oktober 2026. (rig)
