JAKARTA, DDTCNews – Pemotong pajak perlu mencermati kelengkapan dokumen transaksi saat melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23. Sebab, seluruh pembayaran kepada penyedia jasa dapat diperhitungkan sebagai jumlah bruto apabila tidak disertai bukti pendukung yang sah.
Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) huruf b PMK 141/2015, komponen seperti imbalan tenaga kerja, pembelian material, pembayaran kepada pihak ketiga, hingga penggantian biaya (reimbursement) dapat dikecualikan dari dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
"Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan," bunyi Pasal 1 ayat (4) PMK 141/2015, dikutip pada Senin (16/11/2026).
Pengecualian tersebut berlaku sepanjang pembayaran didukung bukti yang sah. Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) PMK 141/2015, berikut komponen pembayaran yang dapat dikecualikan dari dasar pemotongan PPh Pasal 23 beserta bukti pendukungnya:
| Pembayaran yang Tidak Termasuk Jumlah Bruto | Bukti Pendukung |
|---|---|
| Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa | kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan |
| Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan | faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material |
| Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa | faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis |
| Pembayaran kepada penyedia Jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan | faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga |
Dengan demikian, komponen pembayaran tersebut dapat dikecualikan dari dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang didukung bukti yang dipersyaratkan. Sebaliknya, apabila tidak terdapat bukti pendukung, komponen tersebut turut diperhitungkan dalam dasar pemotongan PPh Pasal 23.
"Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai," bunyi Pasal 1 ayat (5) PMK 141/2015.
Sebagai informasi, PPh Pasal 23 di antaranya dikenakan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Daftar jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 tercantum dalam PMK 141/2015.
PPh Pasal 23 atas jasa tersebut dikenakan dengan tarif 2% dari jumlah bruto pembayaran, tidak termasuk PPN. Dalam menentukan jumlah bruto, pemotong PPh perlu memerhatikan ketentuan yang telah diuraikan di atas.
Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk jasa katering. Khusus untuk jasa katering, jumlah bruto pembayaran mencakup seluruh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. (rig)
