Kemenkeu Kaji Rencana Kenaikan PTKP, Pertimbangkan Penerimaan Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih melakukan kajian lebih lanjut terkait rencana kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Plt. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Hidayat Amir mengatakan peningkatan PTKP memerlukan kajian yang matang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan pajak dan masyarakat.

"Perlu kita consider dampaknya baik terhadap penerimaan maupun manfaatnya bagi masyarakat," ujar Amir, dikutip pada Sabtu (14/11/2026).

Amir mengatakan PTKP senilai Rp4,5 juta per bulan yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi Indonesia sudah lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) 2026 senilai Rp3,52 juta.

Tidak hanya itu, PTKP yang berlaku di Indonesia juga sudah tergolong lebih tinggi bila dibandingkan dengan PTKP yang berlaku di negara lain. "Jadi ini yang terus kita pertimbangkan, apakah PTKP ini memang seharusnya di-adjust period by period," ujar Amir.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pun mengatakan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki PTKP yang relatif tinggi, yakni sebesar 67% dari pendapatan per kapita dan 7 kali garis kemiskinan. Namun, DJP siap memberlakukan PTKP yang lebih tinggi bila terdapat ketetapan dari pemerintah terkait hal tersebut.

"Apabila memang arahannya dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan adalah mengkaji kembali, tentu kami akan siap sedia untuk mengkaji kembali. Namun, saya sampaikan data seperti demikian. Itu yang bisa kami sampaikan, kami tidak mau berspekulasi," ujar Bimo.

Sebagai informasi, Kemenko Perekonomian sebelumnya mengungkapkan bahwa kenaikan PTKP adalah salah satu stimulus ekonomi yang disiapkan oleh pemerintah untuk tahun depan. "Evaluasi mengenai peningkatan PTKP yang sekarang Rp54 juta tentu mempertimbangkan inflasi dan upah minimum," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Airlangga, kenaikan PTKP belum akan langsung diterapkan pada awal 2027 karena pembahasan terkait kebijakan tersebut masih belum rampung. "Jadi pembahasannya belum selesai dan ini [PTKP] tidak akan diberlakukan di Januari, mungkin setelah Januari baru kita akan berlakukan," ungkap Airlangga. (dik)