BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan akan mengkaji secara mendalam berbagai usulan dari masyarakat terkait dengan pemberian insentif fiskal. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (16/5/2025).
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memaklumi jika dunia usaha ingin meminta insentif pajak untuk menumbuhkan bisnisnya. Namun, Kemenkeu perlu melakukan peninjauan mendalam, supaya rencana pemberian insentif tidak membebani APBN.
"Kita terbuka untuk asosiasi meminta insentif, tapi perlu saya sampaikan tahun 2024 kita punya tax spending untuk insentif sangat besar, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya," katanya.
Anggito menjelaskan Kementerian Keuangan harus memastikan APBN tetap stabil guna mendukung berbagai program tahun ini. Untuk itu, pemberian insentif juga harus memperhatikan keseimbangan antara belanja dan penerimaan negara.
Dia menuturkan jangan sampai terjadi pelebaran defisit ketika menggelontorkan insentif. Sebab, level defisit APBN bakal menjadi salah satu indikator penilaian para investor di Indonesia.
"Investor pasti bertanya how is your fiscal position. Itu pertanyaan nomor satu mereka, apalagi kita lihat data Januari-Februari kurang baik ya," tuturnya.
Anggito juga menegaskan insentif pajak ada batasannya dan tidak justru tidak terbatas. Meski begitu, dia juga belum bisa menyebutkan insentif pajak apa saja yang akan diberikan sebagai stimulus bagi dunia usaha dan perekonomian pada masa mendatang.
"Insentif ada batasnya, kita juga memastikan public spending dibiayai, tidak menambah defisit, dan harus prudent. Jangan sampai kita terlalu jor-joran," ujarnya.
Selain topik di atas, ada pula ulasan mengenai OECD yang memperbarui panduan atas penerapan pajak minimum global. Kemudian, ada juga bahasan terkait dengan perlunya insentif pajak untuk mengerek konsumsi rumah tangga dan geliat dunia usaha.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang pemerintah perlu menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagai salah satu strategi meningkatkan konsumsi domestik, khususnya masyarakat ekonomi kelas menengah.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam berpandangan insentif PPh 21 DTP untuk pegawai sektor padat karya yang berlaku tahun ini sudah bagus. Namun, masyarakat kelas menengah masih membutuhkan tambahan keringanan, seperti kenaikan PTKP.
"Apa pun bentuk insentifnya kan pasti berharga, tapi sebenarnya alangkah bagusnya kalau kita bisa meningkatkan PTKP mereka [masyarakat kelas menengah]," katanya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)
Presiden Prabowo Subianto meminta dukungan langsung Perdana Menteri Australia Anthony Albanese terhadap proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Prabowo mengutarakan posisi Australia cukup penting di OECD sehingga dapat menyokong politik luar negeri Indonesia, termasuk saat menjalani proses aksesi untuk menjadi anggota OECD.
"Saya telah menyampaikan harapan Indonesia agar Australia mendukung kita, karena Australia adalah anggota penting OECD," katanya. (DDTCNews)
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menilai perbaikan belanja pemerintah dan peningkatan investasi menjadi 2 syarat yang harus dipenuhi agar perekonomian Indonesia lebih stabil pada tahun depan.
Anggito menyampaikan pemerintah akan berfokus untuk menjalankan 2 aspek tersebut untuk menjaga perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Terlebih, ketika ekonomi global sedang bergejolak akibat kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) seperti saat ini.
"Memang kita harus siap. Ada 2 hal yang kita lakukan dari sisi APBN, [yakni] memperkuat public spending serta investasi dan hilirisasi meskipun ini membutuhkan waktu," ujarnya. (DDTCNews)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperbarui panduan atas penerapan pajak minimum global (Global Anti-Base Erosion (GloBE) model rules). Panduan tersebut tercantum dalam consolidated commentary atas GloBE rules.
Dokumen consolidated commentary yang dirilis OECD pada 9 Mei 2025 tersebut turut mencakup seluruh administrative guidance yang dirilis dan disetujui oleh Inclusive Framework pada Maret 2022 hingga 31 Maret 2025.
"Seiring dengan penerapan GloBE rules oleh negara-negara anggota Inclusive Framework pada 2024, naskah commentary diperbarui guna memasukkan administrative guidance yang disetujui Inclusive Framework sebelum akhir Maret 2025," sebut OECD. (DDTCNews)
Negosiasi antara AS dan China akan dimanfaatkan Indonesia untuk mengevaluasi ulang strategi mitigasi dampak peningkatan tensi perdagangan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia perlu menyikapi dengan cermat deeskalasi perang dagang antara AS dan China selama 90 hari. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi peluang bagi Jakarta untuk memperkuat negosiasi dagang dengan Washington.
Dia juga mencermati dinamika kebijakan tarif AS terhadap negara lain, termasuk Inggris dan China. AS telah menetapkan tarif dasar 10% untuk Inggris, sedangkan China dikenakan tarif 30%. (Bisnis Indonesia)
Pemerintah diminta menggelontorkan kembali insentif di tengah lesunya ekonomi Tanah Air. Insentif yang diharapkan, terutama yang bisa mengungkit konsumsi rumah tangga dan yang membuat dunia usaha bergeliat kembali.
Salah satunya ialah insentif pajak yang menyasar pelaku usaha. Pemerintah dinilai perlu merelaksasi kembali tarif PPh final untuk UMKM. Selain itu, keringanan pajak korporasi dan pajak daerah juga diperlukan, khususnya yang menyasar sektor padat karya.
Kemudian, pemerintah juga perlu memberikan insentif nonpajak yang menyasar individu, seperti subsidi energi dan transportasi. Hal ini diperlukan untuk meredam tekanan inflasi pada kelompok masyarakat menengah bawah. (Kontan)
