BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah provinsi (pemprov) untuk segera memangkas tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).
Plh Dirjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan pemangkasan tarif PBBKB diperlukan untuk mendukung upaya pengendalian inflasi.
"Harapan dan arahan Bapak Mendagri [Tito Karnavian] agar seluruh daerah yang masih menerapkan PBBKB sebesar 10% dapat menyesuaikan tarif PBBKB menjadi 7,5%," katanya, dikutip pada Minggu (24/11/2024).
Menurut Maurits, pemprov bisa menurunkan tarif PBBKB. Petunjuk pengurangan tarif PBBKB telah diperinci dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 500.2.3/1256/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Fiskal terkait PBBKB.
"Ini sudah diatur di Pasal 101 UU 1/2022, dan Pasal 99 PP 35/2023 di setiap daerah, di sana memang menyebutkan melalui kewenangan kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Sehingga SE ini tidak akan mengubah perda, tetapi bisa disikapi dalam peraturan gubernurnya," ujarnya.
Maurits menuturkan PBBKB merupakan salah satu komponen penambah harga BBM. Oleh karena itu, regulasi sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan konsumen. Dia berharap gubernur mengambil langkah strategis dengan memberikan insentif.
"Gubernur agar segera menetapkan peraturan gubernur mengenai pemungutan PBBKB sebesar 7,5%. Kemudian, melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha/penyedia bahan bakar dan masyarakat. Lalu, melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap peraturan gubernur tersebut," tuturnya.
Sebagai informasi, UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) memberikan kewenangan kepada pemprov untuk mengenakan PBBKB dengan tarif maksimal 10%.
Namun demikian, pemerintah pusat sesungguhnya bisa menyesuaikan tarif PBBKB dalam rangka stabilisasi harga khusus untuk jenis bahan bakar tertentu. Adapun tarif PBBKB bisa disesuaikan lewat perpres. (rig)
