BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak dapat mengajukan perubahan jadwal pemeriksaan lapangan kepada petugas pemeriksa pajak setelah mendapatkan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau surat panggilan.
Pemeriksa Pajak dari KPP Badung Selatan Bunga Permata Ayu Carnadia menyarankan wajib pajak yang mendapatkan surat pemberitahuan atau panggilan untuk berkomunikasi dengan pemeriksa perihal kesanggupan atau ketidaksanggupan mereka untuk hadir dalam pemeriksaan.
“Permintaan reschedule itu sangat memungkinkan. Untuk itu, ketika mendapat surat pemberitahuan dan surat panggilan, sebisa mungkin komunikasikan dengan pemeriksa,” katanya di media sosial, dikutip pada Senin (14/10/2024).
Lebih lanjut, wajib pajak yang telah mendapat surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan tidak diperbolehkan untuk melakukan pembetulan SPT untuk masa pajak atau tahun yang sedang diperiksa.
Saat memenuhi panggilan pemeriksaan, wajib pajak harus hadir secara langsung dan tidak dapat dikuasakan. Untuk wajib pajak badan harus dihadiri oleh pengurus. Apabila wajib pajak badan dalam proses likuidasi kehadiran dapat dilakukan oleh likuidator.
Selanjutnya, bagi wajib pajak orang pribadi yang masih di bawah umur, dapat dihadiri oleh orang tua atau pengampu.
Melalui agenda panggilan tersebut, wajib pajak akan diberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, serta hak dan kewajiban wajib pajak dalam proses pemeriksaan. Selain itu, informasi mengenai durasi pemeriksaan juga akan disampaikan.
Pemeriksa pajak juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Misal, bagaimana proses kegiatan usaha wajib pajak dan proses bisnis wajib pajak, dan penambahan aset dalam tahun pajak bersangkutan, dan lain sebagainya.
Hasil dari agenda tersebut akan dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan. Selain itu, berita acara yang menyatakan pertemuan dengan wajib pajak telah dilaksanakan juga akan diterbitkan. Jika wajib pajak tidak hadir maka akan dibuat berita acara ketidakhadiran.
Pemeriksa pajak juga akan menerbitkan surat yang berisi permintaan peminjaman beberapa dokumen yang diperlukan dari wajib pajak. Wajib pajak harus memenuhi permintaan ini dalam jangka waktu 1 bulan.
Kemudian, pemeriksa akan melakukan pengujian. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan, serta mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut.
Wajib pajak harus merespon surat tersebut secara tertulis dalam jangka waktu 7 hari kerja. Jika diperlukan, wajib pajak dapat meminta perpanjangan 3 hari kerja, asalkan permohonan perpanjangan disampaikan dalam kurun waktu 7 hari tersebut. (Syallom Aprinta Cahya Prasdani/rig)
