BERITA TERKINI
Sejumlah siswa menyantap makanan bergizi gratis saat kegiatan mitigasi operasional dan uji coba makan bergizi gratis (MBG) di SMPN 1 Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (25/9/2024). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/YU
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran belanja yang bersumber dari APBD 2025 guna mendukung program makan bergizi sehat.
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Bahri mengatakan dukungan anggaran dari APBD 2025 dialokasikan pada satu pendidikan yang menjadi kewenangan pemda masing-masing sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
"Dalam hal alokasi anggaran makan bergizi sehat bersumber dari transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemda wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan," katanya, dikutip pada Minggu (29/9/2024).
Bila pelaksanaan makan bergizi sehat belum dianggarkan dalam APBD 2025, lanjut Bahri, pemda bisa melakukan penyesuaian dengan cara merevisi peraturan kepala daerah (perkada) penjabaran APBD 2025.
"[Perubahan] diberitahukan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya ditampung pada perubahan APBD 2025 bagi daerah yang melaksanakan perubahan APBD 2025 dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD 2025," ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis melalui lembaga baru bernama Badan Gizi Nasional mulai tahun depan. Anggaran yang disiapkan untuk Badan Gizi Nasional mencapai Rp71 triliun.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) 83/2024, Badan Gizi Nasional memiliki tugas untuk melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam melaksanakan tugas ini, Badan Gizi Nasional bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.
Pemenuhan gizi nasional dilaksanakan atas peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.
Dari sisi ekonomi, program makan bergizi gratis juga diyakini menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% dan menyerap sekitar 820.000 tenaga kerja di daerah. (rig)
