BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Pemberi kerja dapat menunjuk badan untuk mengelola uang pesangon dan membayarkan uang pesangon tersebut kepada pegawai dari pemberi kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja.
Jika pemberi kerja mengalihkan uang pesangon secara sekaligus kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, pegawai dianggap telah menerima hak atas uang pesangon. Atas pengalihan pesangon tersebut, terutang PPh Pasal 21 yang bersifat final.
“PPh Pasal 21 yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipotong oleh pemberi kerja,” bunyi penggalan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 16/2010, dikutip pada Minggu (15/9/2024).
Dengan demikian, saat Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja membayar uang pesangon kepada pegawai maka tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. Simak Begini Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon Pegawai.
Namun, apabila pemberi kerja mengalihkan uang pesangon secara bertahap atau berkala kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja maka pegawai dianggap belum menerima hak atas uang pesangon tersebut.
Atas pengalihan uang pesangon kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja melalui pembayaran secara bertahap atau berkala, tidak terutang PPh Pasal 21 yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PMK 16/2010.
Akan tetapi, pada saat Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja tersebut membayar uang pesangon kepada pegawai maka wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final oleh Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja.
Sebagai informasi, uang pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja, termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. (rig)
