Soal PPN 12 Persen, Keputusannya Disampaikan Usai Prabowo Dilantik

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan presiden terpilih Prabowo Subianto akan menyampaikan langsung keputusan mengenai kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025.

Sri Mulyani mengatakan keputusan kenaikan tarif PPN bakal disampaikan ketika Prabowo telah resmi dilantik. Saat ini, pemerintah bersama tim dari presiden dan wakil presiden terpilih terus membahas beberapa kebijakan tentang APBN 2025, termasuk soal PPN.

"Ada beberapa di dalam APBN yang nanti tentu dari presiden terpilih pada saat beliau sudah dilantik akan menyampaikan, termasuk di dalamnya dari sisi penerimaan maupun belanja," katanya, Selasa (27/8/2024).

Sri Mulyani pun tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dengan arah kebijakan PPN pada tahun depan. Meski demikian, lanjutnya, serangkaian komunikasi dan konsultasi dengan presiden terpilih masih akan berlanjut.

UU PPN s.t.d.t.d UU HPP telah mengatur kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12%. Tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku pada 1 April 2022. Sementara itu, tarif PPN sebesar 12% bakal berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

Namun, UU HPP juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan maksimal 15% melalui penerbitan peraturan pemerintah (PP) setelah dilakukan pembahasan bersama DPR.

Sebelumnya, beberapa fraksi di DPR sempat menyinggung kenaikan tarif PPN menjadi 12% dalam rapat paripurna DPR. Fraksi PKS menegaskan menolak kenaikan tarif PPN, sedangkan Fraksi PKB dan PPP meminta kebijakan tersebut dikaji ulang.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah menuliskan target penerimaan PPN dan PPnBM senilai Rp945,12 triliun. Target tersebut naik 15,37% dari outlook penerimaan pada tahun ini senilai Rp819,2 triliun. (rig)