Puan Ungkap APBN Masa Transisi Perlu Disusun secara Khusus

JAKARTA, DDTCNews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpandangan APBN 2025 selaku APBN masa transisi perlu disusun secara khusus.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 telah mengatur bahwa presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir harus menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya. Meski demikian, presiden terpilih tetap punya ruang untuk menyempurnakan RKP dimaksud. 

"Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN," ujar Puan dalam pidato Pembukaan Masa Sidang I DPR Tahun Sidang 2024-2025, Jumat (16/8/2024).

Menurut Puan, 2025 adalah tahun pertama pemerintahan baru. Dengan demikian, pemerintah tersebut perlu memiliki program-program yang sudah harus dijalankan sejak tahun pertamanya.

Demi mendukung pelaksanaan program kerja oleh pemerintahan berikutnya, DPR dan pemerintah melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 telah bersepakat untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada pemerintahan baru.

"DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati KEM-PPKF 2025, yang menjadi dasar penyusunan nota keuangan dan RUU RAPBN 2025," ujar Puan.

Dalam kesempatan yang sama, Puan meminta pemerintah untuk lebih banyak mengalokasikan belanja anggaran yang dapat memudahkan rakyat memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana guna mendukung ekonomi rakyat, dan lain-lain.

Pemerintah juga harus memiliki indikator yang terukur guna memastikan seluruh anggaran dibelanjakan secara berkualitas atau spending better, bukan yang penting belanja atau better to spend.

"Pemerintah harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap," ujar Puan. (sap)