BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Dalam kondisi tertentu, kantor pelayanan pajak (KPP) bisa mengaktifkan kembali wajib pajak yang berstatus non-efektif (WP NE) secara jabatan.
Karena NPWP aktif kembali maka wajib pajak yang bersangkutkan memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satunya, pelaporan SPT Tahunan. Setelah status wajib pajak kembali aktif, kapan pelaporan SPT Tahunan perlu dijalankan lagi?
"Untuk wajib pajak yang termasuk dalam kriteria NE dikecualikan dari SPT Tahunan, silakan dipastikan mulai tahun berapa statusnya berubah menjadi aktif, sehingga saat tersebut yang dijadikan acuan untuk pelaporan SPT Tahunan," cuit contact center Ditjen Pajak (DJP) saat merespons netizen, Kamis (8/8/2024).
Artinya, apabila status NPWP diaktifkan kembali pada 2024 maka pelaporan SPT Tahunan perlu dijalankan lagi dimulai sejak tahun pajak 2024.
Penjelasan DJP di atas merupakan jawaban atas pertanyaan seorang netizen yang status NPWP-nya diaktifkan kembali oleh kantor pajak pada 2024, setelah dinonaktifkan sejak 2021. Kepala KPP menetapkan NPWP non-efektif lantaran wajib pajak yang bersangkutan tidak pernah melaporkan SPT Tahunannya sama sekali.
Penetapan WP NE dilakukan atas wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) PER 04/PJ/2020. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak PTKP;
Ketiga, wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada bagian kedua tersebut, yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan.
Keempat, wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai dengan peraturan perpajakan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Kelima, wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan;
Keenam, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama 2 tahun berturut-turut.
Ketujuh, wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) PER-04/PJ/2020.
Kedelapan, wajib pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan. Kesembilan, wajib pajak yang diterbitkan NPWP Cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB PPN atas kegiatan membangun sendiri;
Kesepuluh, instansi pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP.
Kesebelas, wajib pajak selain kriteria-kriteria di atas yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP. (sap)
