BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system memungkinkan wajib pajak untuk tetap menggunakan akun wajib pajaknya meski nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang bersangkutan telah dihapus.
Akun wajib pajak tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembayaran pajak dan beragam layanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Akun wajib pajak yang bersangkutan masih dapat digunakan untuk melakukan pembayaran, layanan lain sesuai ketentuan, atau apabila di kemudian hari terdapat data dan informasi yang belum tersedia sebelum dilakukan penghapusan," sebut Ditjen Pajak (DJP) pada laman resminya, dikutip pada Minggu (21/7/2024).
Secara umum, permohonan untuk penghapusan NPWP dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengajukan formulir permohonan dan dokumen yang dipersyaratkan lewat portal wajib pajak, contact center, atau KPP manapun.
Sebelum NPWP dihapus, DJP akan melakukan pemeriksaan selama 6 bulan atau 12 bulan sejak penerbitan BPE. Pemeriksaan selama 6 bulan dilakukan atas wajib pajak orang pribadi, sedangkan pemeriksaan selama 12 bulan dilakukan atas wajib pajak badan atau instansi pemerintah.
Dalam hal permohonan penghapusan NPWP diterima, DJP akan menerbitkan surat penghapusan NPWP. Apabila permohonan ditolak, DJP akan menerbitkan surat penolakan penghapusan NPWP.
Jika permohonan ditolak, tetapi hasil pemeriksaan mengusulkan pencabutan pengukuhan PKP maka DJP akan menerbitkan surat pencabutan pengukuhan PKP.
Dalam hal permohonan ditolak, tetapi hasil pemeriksaan mengusulkan penghapusan objek PBB maka DJP akan menerbitkan surat pencabutan SKT objek PBB.
Dalam permohonan wajib pajak diterima, tetapi wajib pajak memiliki tunggakan yang belum selesai maka DJP akan terlebih dahulu menerbitkan surat penolakan penghapusan NPWP.
Nanti, surat penghapusan NPWP akan diterbitkan otomatis bila wajib pajak melunasi tunggakannya dalam waktu 30 hari sejak surat penolakan penghapusan NPWP.
Meski demikian, jika wajib pajak tidak melunasi tunggakannya dalam waktu 30 hari sejak penolakan penghapusan NPWP maka permohonan penghapusan NPWP akan ditutup.
Sebagai informasi, DJP akan menerapkan atau melakukan deployment atas coretax pada akhir 2024. Saat ini, DJP sedang melakukan serangkaian system integration testing (SIT) dan functional verification testing (FVT) terhadap coretax. (rig)
