BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Penandatangan SPT dapat dilakukan seorang pengurus meski namanya tersebut tidak tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian atau dokumen pendirian serta perubahannya.
Kring Pajak menjelaskan salah satu pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan.
“Misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan lain sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam akta pendirian maupun akta perubahan,” sebut Kring Pajak di media sosial, Jumat (5/7/2024).
Sebagai informasi, pengertian pengurus tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-4/PJ/2020. Berdasarkan Pasal 42 ayat (5) PER-4/PJ/2020, disebutkan bahwa pengurus memiliki 3 macam pengertian.
Pertama, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Kedua, orang yang namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Sertifikat Elektronik, kecuali untuk cabang.
Ketiga, dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan atau akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, pengurus harus menyerahkan fotokopi surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan atau surat keterangan dari pengurus atau pimpinan yang tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya dari wajib pajak badan.
Surat keterangan yang dimaksud harus menjelaskan kedudukan yang bersangkutan sebagai orang yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan. (rig)
