BERITA TERKINI
Ilustrasi. Sejumlah alat berat beroperasi di kawasan penambangan batu bara Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Jumat (24/5/2024). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah masih membutuhkan komoditas batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional meski Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan transisi energi guna menurunkan emisi.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Boby Wahyu Hernawan mengatakan batu bara merupakan sumber energi yang murah dan masih tetap dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Itu tidak bisa dipungkiri dan coal kita ini kurang lebih 60% dari sumber energi nasional kita. Saat ini, Indonesia berkelimpahan atas sumber daya alam itu, harganya juga cukup murah. Ini menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia," katanya, dikutip pada Kamis (30/5/2024).
Selain itu, lanjut Boby, pemerintah juga memiliki target untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju selambat-lambatnya pada 2045. Untuk itu, batu bara selaku sumber energi yang murah tetap penting untuk dipertahankan.
Meski begitu, sambungnya, pemerintah tetap berkomitmen melakukan transisi energi. Nanti, transisi menuju pemanfaatan energi terbarukan harus memerhatikan energy trilemma yang terdiri dari energy security, energy affordability, dan energy sustainability.
"Energi nasional kita jika kita tiba-tiba shutdown [PLTU batu bara] banyak, seperti apa energy security kita nantinya?" ujar Boby.
Boby juga memandang faktor-faktor dalam energy trilemma ini juga tidak mudah diimplementasikan. Meski begitu, pemerintah tetap berusaha untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari transisi energi tersebut.
"Kita akan tetap memperhatikan energy trilemma tadi dan juga Indonesia ingin menjadi negara yang maju dengan sumber pertumbuhan dari energi yang cukup affordable dan energy security kita," tuturnya.
Sebagai informasi, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi dengan kemampuan sendiri sebesar 31,89% dan sebesar 43,2% jika mendapatkan dukungan dari dunia internasional.
Guna mencapai target tersebut, negara-negara yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) telah berkomitmen untuk menyalurkan pendanaan senilai US$20 miliar kepada Indonesia lewat skema Just Energy Transitions Partnership (JETP).
Rencananya, Indonesia akan mencapai net zero emission pada sektor ketenagalistrikan selambat-lambatnya pada 2050. Selanjutnya, 34% dari total pembangkitan listrik Indonesia ditargetkan berasal dari sumber energi terbarukan pada 2030.
Dua PLTU yang hendak dipensiunkan dini untuk mendukung pencapaian net zero emission sektor ketenagalistrikan antara lain PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon-1. (rig)
