BERITA TERKINI
Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) turut mengembangkan proses bisnis manajemen kualitas data (data quality management) guna mendukung implementasi sistem inti administrasi perpajakan (coretax administration system).
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan data quality management dibutuhkan untuk memastikan validitas dari data yang diterima oleh DJP dari pihak ketiga.
"Secara undang-undang, data pihak ketiga memang bisa kami gunakan. Namun, kami tidak bisa memaksa data pihak ketiga itu valid atau tidak. Bahkan bisa saja data itu tidak diubah-ubah," katanya, Rabu (15/5/2024).
Dengan data quality management, lanjut Iwan, DJP akan memastikan data pihak ketiga yang diterima bisa digunakan untuk kepentingan administrasi perpajakan.
"Data quality management memastikan data pihak ketiga itu secara kualitasnya benar dan kita juga cleansing. Datanya benar atau tidak? Jadi, sebelum data masuk sistem, ada supporting di bawah namanya data quality management," tuturnya.
Data pihak ketiga terkait dengan wajib pajak yang diterima oleh DJP akan muncul dalam taxpayer portal. Dengan demikian, wajib pajak bisa mengetahui apa saja data dan informasi yang diterima oleh DJP dari pihak ketiga.
Bila data dari pihak ketiga tersebut ternyata salah, wajib pajak bisa mengajukan koreksi. "Silakan koreksi, ngomong sama account representative-nya. Jadi, wajib pajak bisa melihat apa yang DJP tahu tentang dia," ujar Iwan.
Sebagai informasi, coretax system merupakan sistem administrasi baru yang dikembangkan oleh DJP guna menggantikan sistem yang digunakan saat ini, yakni SIDJP. Coretax system dikembangkan berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) 40/2018.
Agar coretax system bisa menerima dan mengelola data dari pihak ketiga secara maksimal, DJP telah mengembangkan sistem interoperabilitas setidaknya dengan 89 entitas, baik dari internal maupun dari eksternal Kementerian Keuangan. (rig)
