BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 melalui aplikasi e-bupot 21/26 harus menyertakan NPWP milik pegawai. Jika karyawan tidak memiliki NPWP, input bukti potong bisa menggunakan NIK.
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan bahwa dalam aplikasi e-bupot 21/26 terdapat kolom NIK. Kolom tersebut wajib diisi jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP.
"Sesuai Peng-6/PJ.09/2024, sepanjang NIK tersebut telah diadministrasikan oleh Ditjen Dukcapil serta telah terintegrasi dengan sistem administrasi DJP, tarif lebih tinggi tidak dikenakan," imbuh contact center DJP saat menjawab pertanyaan netizen, Sabtu (17/2/2024).
Tak hanya mencantumkan NIK, pemotong pajak juga perlu mengisi nama dan alamat dari wajib pajak orang pribadi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP tersebut. Nama dan alamat harus diisi lengkap sesuai dengan yang tertera di KTP.
Dalam petunjuk pengisian yang tercantum pada laman https://ebupot2126.pajak.go.id/bupot/rekam-21 juga telah ditegaskan bahwa bukti potong harus mencantumkan NPWP atau NIK dari wajib pajak orang pribadi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
"Dalam hal NIK yang digunakan sebagai identitas, masukkan NIK dari wajib pajak yang dipotong, sistem akan melakukan pencarian data secara otomatis ke data yang bersumber dari Kemendagri atas NIK yang dimasukkan. Tidak diperbolehkan menggunakan identitas yang tidak valid," bunyi petunjuk pengisian tersebut.
Dengan adanya fitur untuk mencantum NIK dalam bukti potong PPh Pasal 21, pemotong pajak tidak lagi dimungkinkan untuk mengenakan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% atas orang pribadi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP.
Sebagaimana yang pernah disampaikan DJP sebelumnya, bukti potong nantinya harus mencantumkan NIK yang valid.
Kewajiban ini berlaku ketika NIK mulai diimplementasikan secara penuh sebagai NPWP orang pribadi sesuai dengan PMK 112/2022 s.t.d.d PMK 136/2023.
Bila NIK tidak dicantumkan, bukti potong tidak dapat di-generate oleh coretax administration system.
"Terkait dengan pemotongan PPh Pasal 21 dan 23, tidak berlaku kenaikan tarif. Sepanjang NIK valid, bukti potong bisa dibuat. Kalau tidak memberikan NIK, berarti tidak bisa dibuat bukti potong," ujar Ketua Subtim Analis Bisnis 1a Tim Pelaksana PSIAP DJP Andik Tri Sulistyono pada November 2023. (sap)
