BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Kemenkeu berpandangan pemda memiliki ruang untuk memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan bila dirasa perlu.
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Lydia Kurniawati mengatakan pemberian insentif fiskal telah diakomodasi oleh UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan PP 35/2023.
"Ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Jadi ini kewenangan kepala daerah," ujar Lydia, Selasa (16/1/2024).
Fasilitas dalam bentuk pengurangan atau keringanan pajak bisa diberikan secara individual berdasarkan permohonan wajib pajak ataupun diberikan secara massal kepada seluruh wajib pajak yang bergerak pada sektor tersebut.
Dengan demikian, kepala daerah bisa memberikan fasilitas sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial serta prioritas daerahnya masing-masing. "Misalnya, saat itu daerahnya berfokus menarik wisatawan masuk. Silakan diatur pengurangannya," ujar Lydia.
Secara umum, UU HKPD dan PP 35/2023 memungkinkan pemda memberikan insentif fiskal berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti kemampuan membayar wajib pajak, kondisi objek pajak, untuk mendukung usaha mikro, serta untuk mendukung program prioritas daerah dan nasional.
"Misalnya karena sekarang sedang masa pemulihan, daerah tersebut habis terkena bencana misalnya, lalu diberikan secara massal sehingga tarifnya tidak 40%. Itu boleh, diatur dalam peraturan kepala daerahnya," ujar Lydia.
Untuk diketahui, UU HKPD mengatur tarif PBJT atas jasa hiburan di diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa sebesar 40% hingga 75%. Tarif tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan tarif umum PBJT yang sebesar 10%.
Menurut Kemenkeu, jasa hiburan di diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa bersifat khusus dan perlu dikendalikan. Oleh karena itu, tarif minimal perlu ditetapkan guna mengendalikan konsumsinya sekaligus mencegah persaingan tarif antardaerah.
Tarif PBJT atas jasa hiburan di diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa adalah sebesar 40% hingga 75% telah berlaku sejak 5 Januari 2024 dan harus diadopsi oleh setiap daerah dalam perdanya masing-masing. (sap)
