BERITA TERKINI
Presiden Joko Widodo berdiri dengan latar belakang pembangunan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (22/9/2023). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih sesuai target. Infrastruktur dasar yang dimaksud mencakup bangunan istana kepresidenan dan kantor-kantor kementerian.
Terkait dengan anggarannya, Jokowi juga memastikan pemerintah sudah mengalokasikannya secara mencukupi sehingga target pembangunan masih on the track.
"Nanti tanyakan ke menteri keuangan [soal anggaran]. Tetapi, khusus untuk istana, kementerian, infrastruktur dasar tidak ada masalah," kata Jokowi usai meninjau pembangunan istana kepresidenan di IKN, Jumat (22/9/2023).
Lebih lanjut, presiden mendorong sektor swasta untuk merealisasikan investasinya di ibu kota baru RI tersebut. Jokowi mendorong sektor swasta untuk melakukan pembangunan universitas, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hingga sentra kuliner.
"Saya lihat schedule dan target, saya kira masih dalam target," kata Jokowi.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat anggaran pembangunan IKN baru terealisasi Rp6,4 triliun hingga Agustus 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut setara dengan 21,8% dari pagu tahun ini senilai Rp29,4 triliun. Menurutnya, proyek pembangunan IKN terus berjalan sehingga diharapkan pemindahan ibu kota negara bisa dimulai pada 2024.
Sri Mulyani mengatakan proyek pembangunan IKN dianggarkan secara tahun jamak atau multiyears sejak 2022. Pada 2022, realisasi realisasi pembangunan IKN senilai Rp5,5 triliun. Pada tahun ini, anggaran pembangunan IKN ditetapkan senilai Rp29,4 triliun, serta dalam pada 2024 senilai Rp75,5 triliun.
Dia menjelaskan realisasi pembangunan IKN pada tahun ini terbagi dalam 2 klaster, yakni klaster infrastruktur dan klaster noninfrastruktur. Pada klaster infrastruktur, realisasi anggarannya senilai Rp4,7 triliun.
Realisasi anggaran untuk klaster infrastruktur antara lain untuk pembangunan istana negara dan kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan pemukiman untuk ASN, pembangunan jalan tol IKN, pembangunan jembatan, pembangunan bendungan, serta penanganan banjir di sejumlah sungai.
Sementara untuk klaster noninfrastruktur, realisasi anggarannya Rp1,6 triliun atau 53,3% dari target Rp3 triliun. Anggaran ini antara lain dibelanjakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada K/L, kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi, dukungan pengamanan oleh Polri, serta operasional Otorita IKN. (sap)
