Dari Pajak, Belanja Subsidi dan Kompensasi Tembus Rp376,8 Triliun

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merealisasikan belanja subsidi dan kompensasi sebesar Rp376,8 triliun sepanjang Januari-September 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan nilai tersebut meningkat 54,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp244,6 triliun.

"Subsidi dan kompensasi yang kita bayarkan per September tahun 2026 ini lebih tinggi. Tahun lalu baru dibayarkan Rp244,6 triliun, tahun ini sudah kita bayarkan Rp376,8 triliun," ujarnya, dikutip pada Sabtu (10/10/2026).

Secara terperinci, realisasi belanja subsidi mencapai Rp222,5 triliun, sedangkan pembayaran kompensasi tercatat sebesar Rp154,4 triliun.

Suahasil menjelaskan kenaikan belanja subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) dan nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik bersubsidi.

Kedua, volatilitas harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik global. Ketiga, peningkatan pembayaran subsidi nonenergi, terutama subsidi pupuk.

Sejalan dengan kenaikan belanja tersebut, penyaluran sejumlah barang bersubsidi juga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penyaluran BBM bersubsidi mencapai 13,4 juta kiloliter, naik 9,1% dari 12,28 juta kiloliter pada Januari-September 2025. Sementara itu, penyaluran LPG 3 kg tercatat sebesar 5,76 juta kilogram, tumbuh 2,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 5,63 juta kilogram.

Untuk subsidi listrik, jumlah penerima mencapai 43,4 juta pelanggan, meningkat 2,1% dari 42,4 juta pelanggan pada tahun sebelumnya.

Penyaluran subsidi pupuk juga meningkat 15,7% menjadi 6,6 juta ton dari sebelumnya 5,7 juta ton. Adapun subsidi kredit usaha rakyat (KUR) telah menjangkau 3,7 juta debitur, naik 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 3,5 juta debitur.

Suahasil menilai peningkatan penyaluran barang bersubsidi mencerminkan tingginya pemanfaatan dukungan pemerintah oleh masyarakat. Menurutnya, belanja subsidi tidak hanya ditujukan untuk melindungi daya beli masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi.

"Ini adalah cara kita mengelola APBN untuk melindungi masyarakat, kalau masyarakat terus bekerja menggunakan BBM, LPG, listrik, PUPUK, KUR, itu berarti APBN-nya juga menumbuhkan kegiatan ekonomi," tutup Suahasil.

Anggaran subsidi dan kompensasi tersebut berasal dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)