BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Kepala KPP bisa melakukan perubahan data wajib pajak apabila data dan/atau informasi yang tersimpan dalam administrasi DJP berbeda dengan keadaan sebenarnya. Perubahan data wajib pajak juga bisa dilakukan selama tidak membuat pemindahan tempat wajib pajak terdaftar.
Perubahan data tersebut bisa dilakukan baik melalui permohonan oleh wajib pajak atau secara jabatan. Perubahan data ini bisa dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak warisan belum terbagi, wajib pajak badan, atau wajib pajak instansi pemerintah.
"Termasuk dalam perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni ... untuk wajib pajak badan," bunyi Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020, dikutip pada Jumat (18/8/2023).
Terhadap wajib pajak badan, ada 6 bentuk perubahan data yang bisa dilakukan/diajukan. Pertama, perubahan identitas wajib pajak yang tidak mengubah bentuk badan hukum.
Kedua, perubahan alamat tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak dalam wilayah KPP yang sama. Ketiga, perubahan jenis kegiatan usaha. Keempat, struktur permodalan atau kepemilikan wajib pajak badan yang tidak mengubah bentuk badan hukum.
Kelima, ditemukan kesalahan tulis data pada administrasi DJP. Keenam, ada perbedaan antara data terkait kategori dan/atau bentuk badan pada basis data perpajakan.
Perlu dicatat, permohonan data yang diajukan secara elektronik atau tertulis perlu dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan data tersebut. Salah satunya, dokumen elektronik yang menunjukkan adanya perubahan data wajib pajak.
Kepala KPP juga bisa melakukan perubahan data wajib pajak secara jabatan, dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya perubahan data wajib pajak, dan memberitahukan perubahan tersebut kepada wajib pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan perubahan data. (sap)
