BERITA TERKINI
Ilustrasi. Ratusan bendera Merah Putih terpasang di balkon Apartemen Taman Rasuna, Kompleks Episentrum, Jakarta, Kamis (10/8/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/Spt.
JAKARTA, DDTCNews – Pajak pertambahan nilai (PPN) terkait dengan biaya sewa tempat tinggal, termasuk apartemen, turut diperhitungkan dalam nilai penggantian/imbalan dalam bentuk kenikmatan dari perusahaan untuk karyawannya.
Contact center Ditjen Pajak (DJP) mengatakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) PMK 66/2023, penentuan nilai atas kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan.
“Apabila atas PPN tersebut termasuk jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi … maka termasuk nilai penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan,” tulis Kring Pajak di Twitter, dikutip pada Rabu (16/8/2023).
Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 66/2023, terdapat pengecualian dari objek PPh atas fasilitas tempat tinggal dengan batasan tertentu. Pertama, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama), antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak.
Kedua, tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual), antara lain apartemen atau rumah tapak. Untuk fasilitas tempat tinggal pada kelompok ini, ada 2 syarat pengecualian dari objek PPh-nya.
Pertama, fasilitas tempat tinggal itu diterima atau diperoleh pegawai. Kedua, fasilitas secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp2 juta untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 bulan. Kedua syarat ini bersifat kumulatif.
Adapun sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (4) PMK 66/2023, selisih lebih dari nilai kenikmatan yang diterima/diperoleh penerima, setelah dikurangi dengan batasan tertentu berupa nilai yang sudah ditetapkan, merupakan objek PPh.
Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) PMK 66/2023, pemberi kerja wajib melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pemotongan PPh dilakukan pada akhir bulan terjadinya penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan. (kaw)
