BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah melalui PMK 190/2022 mempertegas sanksi bagi perusahaan pemegang sertifikat operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator/AEO) dan mitra utama (MITA) kepabeanan yang terlambat menyampaikan inward manifest (BC 1.1).
Kepala Subdirektorat Impor DJBC Chotibul Umam mengatakan importir AEO/MITA Kepabeanan dapat dikenai blokir pemberitahuan impor barang (PIB). Oleh karena itu, lanjutnya, importir AEO/MITA Kepabeanan harus patuh terhadap semua ketentuan kepabeanan.
"Ini karena AEO/MITA sudah kita berikan fasilitas yang luar biasa, jadi kepatuhan ini menjadi ukuran yang penting," katanya, dikutip pada Jumat (23/6/2023).
Chotibul mengatakan salah satu poin PMK 190/2022 adalah untuk mempertegas sanksi bagi importir AEO/MITA Kepabeanan yang terlambat submit BC 1.1. Sebelumnya, sanksi ini hanya termuat dalam peraturan dirjen bea dan cukai.
Importir AEO/MITA Kepabeanan telah mendapatkan kemudahan pemberitahuan pendahuluan (prenotification) sehingga tidak perlu mengisikan nomor dan tanggal pos manifest. Meski demikian, importir diberikan waktu 7 hari untuk menyampaikan BC 1.1 kepada DJBC.
Dia pun meminta impor AEO/MITA Kepabeanan lebih memperhatikan perubahan ketentuan pengeluaran barang impor ini.
"Ketika 7 hari Bapak/Ibu tidak menyampaikan manifest, tidak mengisi kolom 9, maka ada risiko dilakukan pemblokiran," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menerbitkan PMK 190/2022 untuk mengubah ketentuan pengeluaran barang impor untuk dipakai yang selama ini diatur dalam PMK 228/2015. Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan barang impor. (sap)
