DDTC ITM Diperbarui: Ada Panduan Terkini PPh dan Pemotongan Pajak

JAKARTA, DDTCNews - DDTC Indonesian Tax Manual (DDTC ITM) telah diperbarui pada Mei 2023 dengan konten yang lebih lengkap dan terbaru. Dalam 1 bulan ini, DDTC ITM sudah diperbarui sebanyak dua kali, yaitu pada 9 Mei 2023 (bab 4) dan 23 Mei 2023 (bab 5).

Berikut adalah beberapa perubahan yang dilakukan pada bab 4 tentang PPh orang pribadi (individual income tax).

Pertama, penambahan informasi terkait dengan panduan pajak profesi pada platform Perpajakan DDTC. Panduan ini berisi rangkuman ketentuan pajak untuk setiap jenis profesi seperti dokter, penulis, dan konsultan.

Kedua, ketentuan baru mengenai pengurangan tarif efektif pajak royalti untuk wajib pajak perorangan yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam menghitung pajak penghasilan.

Ketiga, topik tambahan mengenai ketentuan pajak penghasilan bagi ekspatriat. Omnibus Law di bidang perpajakan mencakup rezim baru untuk ekspatriat, yaitu rezim pajak bagi tenaga kerja asing bertalenta.

Sementara itu, perubahan yang dilakukan pada bab 5 tentang pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan (withholding tax) antara lain tarif pajak efektif royalti dari awalnya 15% menjadi 6%. Perubahan ini berlaku bagi wajib pajak perorangan yang menggunakan NPPN.

Kemudian, terdapat pembaruan pada jenis kelompok usaha bidang konstruksi beserta tarif pajaknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2022.

Lalu, terdapat pembaruan ketentuan tarif pajak bunga obligasi pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 26 UU PPh yang berubah menjadi 10% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021.

Ada juga pembaruan mengenai perubahan tarif Pasal 22 UU PPh untuk penjualan emas batangan dan perhiasan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/2023. Penghasilan dari kegiatan penyediaan jasa sehubungan dengan emas batangan dan perhiasan juga masuk ke dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 23 UU PPh.

Berikutnya, terdapat pembaruan dari UU Cipta Kerja yang menambahkan dividen dan pembagian keuntungan bagi koperasi sebagai objek yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pajak sesuai dengan Pasal 23 UU PPh juga ditambahkan.

Terakhir, penambahan berbagai peraturan turunan di tingkat Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan/atau Surat Edaran Dirjen Pajak dalam Tabel Pasal 4 ayat (2) UU PPh dalam kolom "notes". Selain itu, juga disertakan beberapa tautan DDTCNews yang relevan.

Sebagai komitmen untuk membantu wajib pajak, DDTC ITM akan selalu diperbarui secara berkala sehingga selalu sesuai dengan perkembangan peraturan perpajakan terkini di Indonesia.

DDTC ITM juga diharapkan dapat menjadi referensi yang terpercaya bagi semua pihak yang ingin memahami dan mengikuti berbagai peraturan dan ketentuan perpajakan di Indonesia. Untuk akses lebih lanjut ke DDTC ITM, kunjungi tautan berikut: https://perpajakan.ddtc.co.id/publikasi/tax-manual.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi DDTC melalui nomor WhatsApp 0813-8080-4136 atau email [email protected]. (rig)