BERITA TERKINI
NEW DELHI, DDTCNews – Pemerintah India melalui Ditjen Pajak India menawarkan kepada 259 ribu wajib pajak yang berkas sidangnya tertunda untuk diselesaikan melalui skema penyelesaian sengketa satu kali (one-time dispute resolution scheme).
Menteri Keuangan India Arun Jaitley menyatakan tawaran tersebut akan dikirimkan melalui email kepada wajib pajak yang bersangkutan guna efisiensi komunikasi.
“Kami telah memperkirakan setiap bagian komisi penanganan sengketa memiliki antara 300 hingga 400 berkas yang tertunda. Maka dari itu, kami akan mengirimkan email berisi manfaat penggunaan skema satu kali tersebut kepada setiap wajib pajak yang bersengketa. Skema ini nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa mereka,” ujarnya seperti dikutip DDTCNews, Selasa (30/8).
Skema tersebut telah dibuka sejak 1 Juni 2016 guna mengurangi berkas sidang yang terus menumpuk dan tertunda. Rencananya, skema ini akan dibuka hingga 31 Desember 2016.
Dengan menggunakan skema penyelesaian satu kali ini, wajib pajak yang sedang menjalani proses banding dapat segera menyelesaikan sengketa mereka dengan membayar penalti berupa tunggakan pajak yang menjadi nilai sengketa dan bunga yang telah ditentukan.
Penalti tersebut tidak akan dikenakan terhadap nilai sengketa kurang dari ₹1 juta atau sekitar Rp197,5 miliar. Namun, untuk nilai sengketa yang melebihi angka tersebut, akan dikenai penalti 25%.
Sebelumnya, dilansir Times of India, Arun mengutarakan sengketa yang tidak kunjung selesai memang meningkatkan biaya administrasi bagi pemerintah dan biaya kepatuhan pula bagi wajib pajak. Maka dari itu, akan jauh lebih baik jika hal ini segera dirampungkan. (Gfa)
