BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BERN, DDTCNews – Pemerintah Swiss telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi praktik penghindaran pajak yang terjadi di negaranya. Meski demikian, parlemen Eropa memandang Swiss masih harus bekerja lebih keras lagi.
Anggota Parlemen Eropa Paul Tang menilai Swiss telah menunjukkan kemajuan dalam melawan penghindaran pajak melalui reformasi tarif pajak atas perusahaan multinasional. Namun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh Swiss untuk menuntaskan praktik tersebut masih banyak.
“Swiss telah membuat kemajuan dalam mereformasi tarif pajak untuk perusahaan multinasional, tetapi masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan,” tuturnya dikutip dari swissinfo.ch, dikutip pada Minggu (13/11/2022).
Swiss telah membuat kemajuan yang lebih besar ketimbang anggota Uni Eropa lainnya dalam konteks pajak minimum global. Pada 2021, Swiss menjadi salah satu dari 130 negara yang menyetujui tarif pajak minimum global sebesar 15% di bawah inisiatif OECD.
Masyarakat Swiss diperkirakan akan mulai mengutarakan aspirasinya terhadap kebijakan pajak baru pada 2023. Dukungan masyarakat diperlukan karena terdapat begitu banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Swiss.
Namun, Tang memandang reputasi Swiss sebagai negara surga pajak atau tax haven country tidak dapat hilang begitu saja. Sebab, Swiss belum mampu menunjukkan bahwa aliran uang yang masuk ke negaranya bukan berasal dari hasil penghindaran pajak.
“Untuk menghilangkan reputasi ini [tax haven country], sebuah negara harus menunjukkan aliran uang yang datang bukan berasal dari orang-orang yang ingin menghindari pembayaran pajak. Kami butuh hasil terukur, tetapi belum dihasilkan oleh Swiss,” ujarnya.
Di samping itu, terdapat salah satu anggota parlemen dari Belanda juga yang mengkritik Swiss karena kemudahan pemilik uang dalam menyembunyikan identitas mereka dan kurangnya uji tuntas terhadap pengacara.
Anggota parlemen Eropa tersebut menyarankan parlemen Swiss yang menjalankan praktik hukum untuk menjauhkan diri dari setiap pemungutan suara mengenai profesi hukum. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi konflik kepentingan. (rig)
