BERITA TERKINI
Ilustrasi. Layar menampilkan Presiden China Xi Jinping pada peringatan 100 tahun berdirinya Partai Komunis China di Stadion Nasional di Beijing, China, Senin (28/6/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Thomas Peter/WSJ/djo
BEIJING, DDTCNews - Presiden China, Xi Jinping memberikan sinyal adanya rencana untuk meningkatkan tarif pajak atas orang-orang berpenghasilan tinggi dan korporasi demi mencapai kesejahteraan bersama (common prosperity).
"Pemerintah perlu mengembangkan suatu kebijakan yang mampu meredistribusi penghasilan dan meningkatkan penerimaan pajak," kata Xi Jinping dalam pemberitaan Xinhua yang dikutip pada Senin (23/8/2021).
Presiden menjelaskan reformasi ekonomi paada 1978 telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan orang-orang kaya baru di tengah masyarakat. Saat ini, adalah waktu yang tepat untuk menyusun kebijakan guna memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat lain.
Terlepas dari argumen-argumen mengenai peningkatan pajak dan redistribusi kekayaan tersebut, hingga saat ini masih belum terdapat kebijakan pajak tertentu yang secara spesifik diumumkan oleh China. Namun demikian, terdapat kabar yang mengindikasikan pemerintah akan menggulirkan reformasi pajak properti hingga pajak warisan.
Seperti dilansir Tax Notes International, perwakilan dari Kementerian Keuangan, otoritas pajak, dan pejabat pemerintahan pada tingkat pusat dan daerah sempat bertemu dengan pakar pada 11 Mei 2021 untuk mendiskusikan reformasi pajak properti.
Pakar hukum pajak dari Queen Mary University of London Bernard Schneider mengatakan gestur-gestur ini mengindikasikan adanya rencana peningkatan tarif pajak atau penambahan layer penghasilan kena pajak oleh pemerintah.
"Ini juga mengindikasikan adanya usaha untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak," tuturnya.
Schneider menjelaskan sesungguhnya Pemerintah China sempat berencana mereformasi sistem pajak properti pada 2003. Pajak properti tersebut juga sempat diujicobakan (piloting) di Shanghai dan Chongqing.
Namun, tidak ada kemajuan yang signifikan dari uji coba kebijakan tersebut karena adanya ganjalan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah kala itu masih cenderung mengkhawatirkan dampak pajak terhadap harga properti.
"Tanah adalah sumber penerimaan yang besar bagi pemerintah daerah di China. Saat ini terdapat indikasi pemerintah pusat akan melanjutkan kebijakannya dengan menerapkan kebijakan pajak properti pada 2025," ujar Schneider. (rig)
